Bupati Drs. Bernard Sagrim, MM: Ibukota Maybrat Ikuti Putusan Mahkamah Konstitusi

0
214
Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM
- Iklan Berita 1 -

Monitorpapua.com, Maybrat – Persoalan kedudukan ibukota Kabupaten Maybrat masih menjadi polemik. Terkait hal itu, Gubernur Provinsi Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam Kasuari dan Bupati Maybrat bersama seluruh pihak serta masyarakat melakukan tatap muka yang berlangsung di Kumurkek pada kemarin.

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs Bernard Sagrim MM yang ditemui di ruang kerjanya di Ayamaru mengaku sangat bersyukur karena kehadiran Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan sudah dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di Maybrat untuk membahas kedudukan ibukota kabupaten.

“Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 66 tahun 2013 dan Undang-Undang No 13 tahun 2009 tentang Kabupaten Maybrat pasal 7 sudah sangat jelas sehingga gubernur juga tidak dapat mengambil keputusan atau melakukan penetapan terkait kedudukan ibukota kabupaten,” terang Bupati.

“Saat tatap muka kan Gubernur sudah sampaikan tidak dapat mengambil keputusan karena ada undang-undang No13 dan Putusan MK No 18 adalah Legal Standing bukan Putusan Ingkrah. Tapi di situ ada catatan bahwa para tokoh dan pemangku kepentingan tidak dapat melakukan Yudicial Review ke MK karena tidak miliki kedudukan hukum yang kuat,” terang Bupati Sagrim.

Dijelaskan Sagrim, MK menyarankan untuk menunggu Bupati definitive dan Pimpinan DPRD definitive agar dapat melakukan Yudicial Review mengatasnamanakan pemerintah sehingga MK dapat melanjutkan proses hingga ke tahap persidangan.

“Jadi ada pernafsiran dari beberapa pihak sehingga masyarakat menjadi bingung,” celetuknya. Kata Sagrim, ada cacatan dari putusan MK No 18, setelah ada Bupati terpilih dan pimpinan DPRD Maybrat telah definitive maka datanglah para pemangku kepentingan yang saat itu mengajukan Judicial Review menuntut segera melakukan judicial review berdasarkan Putusan MK No 18 dengan melakukan aksi demo di Lapangan LA Ayamaru pada saat Hari Pendidikan Nasional tahun 2013,”paparnya.

Berdasarkan hal itu, lanjutnya, maka dewan melakukan sidang kemudian melaksanakan pleno selanjutnya mendesak bupati bersama ketua DPRD harus melakukan persiapan untuk judicial review ke MK berdasarkan putusan MK No 18, dan semua dokumen yang terkait dikabulkan saat judicial review.

“Jadi itu perlu saya jelaskan supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain di belakang itu sehingga saat penjelasan pada tatap muka, mengabaikan putusan MK No 18 karena menganggap itu tidak subtansi, beliau lebih focus kepada yang sudah ingkrah yaitu putusan MK No 66 tahun 2013,”ujarnya. (Gerry S/Laurent R)

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.