Dampak Politik Identitas Dalam Konteks Keberagaman

17

Oleh: Joko Waluyo Widyaiswara, Balai Diklat Keagamaan Papua

JAYAPURA, Monitorpapua.com– Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjadi wilayah jalur sutra berbagai etnis hidup di dalam negeri khatulistiwa ini, dengan tingkat kebinekaan yang tinggi. Kebinekaan ini menjadi identitas penting keindonesiaan. Realitas kebinekaan bangsa Indonesia menjadi kebanggaan bersama dan diyakini sebagai salah satu modal penting dalam pembangunan Nasional. Sekalipun demikian, kebinekaan itu juga menyimpan potensi yang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi destruktif dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan menghambat tujuan pembangunan Nasional.
Semua agama pada hakikatnya mengajarkan perdamaian dan tidak membenarkan kekerasan sama sekali. Kasih sayang, cinta kasih dan perdamaiaan adalah nilai final yang harus diwujudnyatakan dalam hati dan prilaku semua umat beragama.  Meski demikian, pada kenyataannya tidak sedikit orang yang masih melakukan atau mendukung aksi-aksi yang bertentangan dengan falsafah Pancasila dengan menggunakan identitas agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga hal ini menimbulkan citra agama sebagai sumber konflik dan kekerasan yang masih saja melekat dibenak banyak orang, situasi kehidupan sosial keagamaan yang memiliki daya destruksi terhadap kebinekaan bangsa masih juga menjadi tantangan dalam menerima perbedaan sebagai gerbang perdamaian dan persatuan bangsa.

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan keberagaman nyatanya tidak selalu memberikan pemerataan kesempatan bagi setiap individu dan rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat disebabkan karena seiring munculnya identitas etnis dan agama. Munculnya identitas ini dapat terbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial. Hal inilah yang akan melahirkan politik identitas keagamaan yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial. Politik untuk mengedepankan kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, ataupun agama.

Politik identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai- nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordial
an.

Dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu (Juhana Nasrudin, 2018).

Politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis (Cressida Heyes, 2007).

Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas.

Jika dicermati, Politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. (Hellner, 1994:4).

Menurut Agnes Heller politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama.

Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama.
Namun, kini politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok tertentu untuk memapankan dominasi kekuasaan.

Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian, bukan berarti tidak menuai kritik tajam.

Politik identitas seakan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.

Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.

Jadi secara umum teori umum politik identitas menunjukkan ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik.

Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahan kan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok.

Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif.

Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, termasuk Pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan.

Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertaruhan.

Bahaya dari politik identitas yang berlebihan adalah bisa berujungnya pada fasisme, bahkan lebih buruk lagi yaitu separatisme dan masyarakat yang sudah terasimilasi berdasarkan identitas tertentu, dapat dengan mudah dimobilisasi oleh kelompok yang ingin mencapai agenda politiknya.

Politik identitas yang dijalankan oleh kelompok tertentu, berupaya memunculkan negara yang mono identitas dengan cara menghilangkan ingatan akan sejarah keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

Politik identitas harus dilawan dengan politik yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Hal lain yang juga perlu disikapi adalah jangan agama dibawa-bawa pada ranah politik. Agama cukup sebagai keyakinan hidup dan pedoman moral, baik dalam ranah individu maupun sosial, karena ajaran agama menekankan keimanan, ritual peribadatan, dan moralitas.

Sedangkan politik menekankan aturan main dalam perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara.

Apabila agama digunakan sebagai sentimen pimodial dan etnisitas demi kepentingan politik, maka yang terjadi adalah politisasi agama yang berpotensi terjadinya kekerasan komunal secara horizontal, dan akibatnya spirit demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan susah payah oleh kekuatan rakyat akan sia-sia.

Di lain pihak peran para pemimpin agama baik dari agama Islam, protestan, katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu secara serempak bahu membahu harus mengarahkan umatnya untuk tidak terjebak dalam politisasi agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu demi memenuhi kepentingan politik kekuasaannya. (*/Red)

- Iklan Berita 2 -

Berikan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini