Kepala Suku Besar Keerom Minta Anak Asli Papua Pimpin Daerahnya

0
47
- Iklan Berita 1 -

KEEROM, Monitorpapua.com – Ondoafi atau disebut Kepala Suku Besar di Kabuputen Keerom, Provinsi Papua Herman Yoku secara tegas menyerukan kepada negeri ini agar Anak Asli Papua harus memimpin daerahnya sendiri. Pernyaaan Ondoafi ini berdasarkan penegasan Otonomi Khusus daerah yang sudah digariskan dalam UU Otsus.

Terkait hal itu, Herman Yoku yang juga anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) sekaligus tokoh pemekaran Kabupaten Keerom tak gentar mengkritisi keberpihakan oknum-oknum pejabat di Pemerintahan Keerom yang berkolusi kepentingan dengan oknum pejabat dari luar Papua untuk memangku jabatan di Pemda Keerom.

Demikian ditegaskan Kepala Suku Besar Keerom kepada wartawan di Keerom, Selasa 11 November 2020. Yoku meminta Pjs. Bupati Keerom DR. Ridwan Rumasukun, agar segera mengisi kekosongan jabatan terhadap beberapa OPD yang masih kosong.

Masyarakat Asli Papua meminta Anak-Anak Asli Papua di Keerom menduduki jabatan untuk memimpin daerahnya. Maka Herman Yoku menegaskan masing-masing jabatan eselon dua itu, seperti kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), dan kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (DisperindG), plus kepala Dinas Perhubungan segera diisi Anak Asli Papua bukan pendatang.

Menurut anggota Pokja MRP ini, dengan adanya beberapa instansi yang masih kosong, membuat pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu menjadi kurang optimal, karena tak ada yang menahkodainya.

Salah satu jabatan yang paling disoroti Herman, ialah posisi jabatan asisten III yang masih dijabat Irwan yang notabene masih berstatus Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Keerom.

Anggota MRP, Herman Yoku dengan suara keras kepada beberapa awak media saat memberi keterangan pers di kota Jayapura meminta Kadis Perhubungan itu segera diganti dengan yang lain, agar dapat mengurus dan memperhatikan OPD tersebut.

“Oh saya sudah dengar beberapa laporan bahwa Dinas Perhubungan itu agak kurang terurus dengan baik, kurang optomal, karena Kepala Dinasnya masih menjabat asisten III hingga sekarang,”ucap Herman Yoku

Kalau dia, kata Yoku, ingin jabatan Asisten III itu, apalagi saya dengar dia sempat menjabat Plt. Sekda saat Sekda Blasius Waluyo itu sakit, ya jabatan Kepala Dinas perhubungan harus diganti dengan orang lain yang lebih pantas.

“Saya harap Ridwan selaku Pjs. Bupati bisa mencari figur lain yang tepat untuk menjabat kadis perhubungan, dan dia, pak Irwan ini bisa lebih fokus mengurus tupoksinya selaku Asisten III saja.

Kemudian saya juga minta Irwan harus mempertanggung-jawabkan pengelolaan anggaran sesuai DPA di instansinya dulu. Dan yang masih jadi pertanyaan saya, bagaimana soal proyek Tambatan Perahu di Towe Hitam waktu lalu yang dibangun mubasir itu?

Juga untuk beberapa OPD seperti BPMK dan Disperindag Keerom, saya minta kalau bisa Bupati dapat menunjuk dan mengangkat siapa yang tepat, untuk mengisi kekosongan jabatan itu.

Angkatlah putera-puteri Keerom yang mampu dan layak untuk menduduki 2 instansi itu saya minta. Dua OPD itu jangan terlalu lama dibiarkan kosong tanpa kepala.” Ungkap Herman.

Lanjut Ondoafi dalam rillisnya yang diberikan (live) kepada beberapa media, Herman lantas berkomentar keberadaan otsus yang masih bergulir dan tentang posisi jabatan kepala OPD ketika Muhammad Markum masih menjabat Bupati.

“Muhammad Markum saat masih menjabat bupati, sebaiknya dan seharusnya dia bicara dulu dengan pak sekda, dalam hal ini pak Blasius Waluyo Sejati, tentang siapa-siapa kepala OPD yang sudah mau pensiun dan purna bhakti.

Setelah itu, baru diputuskan nama siapa-siapa yang sudah purna bhakti sebagai ASN-nya, kemudian mereka yang bisa direkrut baru, apakah dia harus menjabat sementara kah atau dilantik defenitif.

Hal yang kedua, kita inikan ada di era Otonomi Khusus dan juga di era Otonomi Daerah. Ada dua undang-undang yang berlaku di provinsi Papua. Karena ada undang-undang pemerintahan daerah, ada juga undang-undang Otsus.

Kalau ada di wilayah Otsus, berikanlah ruang kepada wilayah otsus, supaya putera-puteri asli Papua itu bisa mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Seharusnya seperti begitu.

Tapi pejabat inikan saya lihat hanya mementingkan sesuatu yang….”asal bapak senang” alias ABS. Kalau kita sudah bicara abs, maka potensi-potensi dari para ASN yang punya disiplin ilmu yang bagus, dia tidak bisa diberi kesempatan untuk bekerja dan mendapat jabatan strategis di pemda. Terpaksa ya…. dia harus menelan harapan-harapannya sendiri yang ada muncul pada dirinya.

Kita bisa dengar ada beberapa putera asli asal anak Keerom, baik itu dia sebagai seorang putera maupun puteri yang sebenarnya sudah saatnya dia diberikan posisi jabatan strategis kepadanya, tapi sampai saat inipun masih belum.

Kabupaten ini hadir kan untuk mengayomi anak asli Keerom itu sendiri, dan untuk memberi kesempatan kepada putera-puteri asli daerahnya untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. Tapi ternyata, hari ini justru anak aslinya menjadi penonton di rumahnya sendiri.

Pertanyaannya sekarang, di era Otsus ini kita lihat saja, orang asli itu sudah tidak bisa merasakan hak kesulungannya yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia. Ada undang-undang 21 tahun 2001, ternyata dia tidak jadi tuan di atas tempatnya sendiri.” Urai Herman panjang kepada wartawan.

Sambungnya menutup pernyataannya, kembali Herman meminta Bupati Rumasukun agar segera memberhentikan Irwan dari jabatan kepala dinasnya, agar yang bersangkutan bisa lebih fokus membantu sekda menjadi asisten III.

“Saya minta pak Pjs. Bupati Ridwan Rumasukun segera ganti pak Irwan dari status jabatan kepala dinasnya, dan ganti ke orang lain saja biar yang bersangkutan bisa lebih fokus menangani jabatan asisten III,” tutupnya menyarankan.

Kepala dinas Perhubungan saat dimintai keterangan di ruang kerjanya kemarin (10/11) mengatakan, apa yang disampaikan adalah sah-sah saja, tapi kenyataannya rutinitas kantor/instansi Dinas Perhubungan masih tetap berjalan normal seperti biasa.

“Silahkan saja mereka mau manyoroti apa. Sah-sah saja dan kita hargai pendapat mereka, tapi sampai saat ini dinas perhubungan masih berjalan normal seperti biasa rutinitasnya.

Meskipun saya di asisten III, tapi kan ada ASN senior di dinas yang saya percayakan. Kordinasi kita selalu jalan terus. Lihat saja tadi yang baru keluar dari ruangan saya itu sekretaris dinas saya.” kata Irwan. (Stevi/Ren)

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.