KEEROOM, Monitorpapua.com – Setibanya Rabu siang kemarin di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Keerom guna memenuhi janji Sekretaris BKD Lamberthus Fonataba, SE. MAP (Selasa, 10/11), ternyata benarlah keterangannya tentang keberadaan gedung dan fasilitas penunjang rutinitas perkantorannya yang sungguh sangat memprihatinkan, kotor, berdebu dan berserakan beberapa sampah di atas lantai keramiknya, bisa dibilang seperti kurang diperhatikan pemerintah daerah setempat.
“Silahkan lihat sendiri bapak-bapak wartawan. Ade perempuan bisa lihat isi dalam ruangan kantor kami, memang seperti ini kaya tak terurus atau tidak ada perhatian buat kami di kantor ini.” Ujar beberapa staf yang masih ada saat beberapa wartawan berkunjung.
Sebelumnya, sekdis BKD yang berdiri bersama-sama kepala BKD-nya itu, pasca perjumpaan dengan DR. Ridwan Rumasukun selaku Pjs. Bupati Keerom di ruang kerjanya di lantai 3 gedung otonom di Arso Swakarsa (10/11), dengan nada tegas membeberkan perihal OPD-nya.
Berkas dokumen yang terpaksa harus dibiarkan ditaruh di atas lantai, karena tak ada tempat lemari penyimpanan.
Sekdis BKD dalam unek-uneknya yang disampaikan di depan pintu masuk lantai 2 gedung otonom Arso Swakarsa 2 hari lalu, menyesalkan kurang adanya perhatian terhadap instansinya itu.
“Nanti sudah datang dan cek sendiri ke kantor kami. Ini ada Kepala BKD atasan saya. Bagaimana soal fasilitasnya, dana DPA kami yang hanya 3,2 Milyar rupiah pertahun padahal tak sesuai kebutuhan, dan bagaimana kami yang sudah maksimal bekerja dengan segala sumber daya dan dana minim yang ada, tapi selalu saja difitnah,” beber Fonataba.
Beberapa saat bersama staf BKD dan Kasubag. TU dan Kepegawaian bernama Andi Lily Suryani, SH berjalan sambil memantau langsung beberapa ruangan kerja yang ada, memang terlihat memprihatinkan sekali kondisi instansi.
Bagaimana tidak, warna gedungnya yang sudah memudar dan kusam, sampah yang berserakan di atas lantai keramik, belum lagi ditambah beberapa peralatan kantor yang rusak tak terpakai, plus kondisi toilet atau WC yang terlihat jorok dan tak bersih menjadi hiasan hari-hari OPD satu ini. Apa kata staf dan kasubagnya kepada media ini?.
Wartawan bersama staf di ruangan INKA, berfoto bersama berkas arsip surat yang disusun dan disimpan di dalam karton.
“Ruang Mutasi saja, komputer kami nihil dan sudah rusak-rusak. Kami pakai laptop masing-masing, kadang dipinjam sama teman dan sama isteri-isteri kami. Printer ada 1 cuman sudah terlalu lama dan lagi diservice. AC ada 2 buah, yang 1 dari dinas P&P dan 1 saja yang masih bagus, tapi freon juga sudah habis.
Di ruangan INKA (informasi data kepegawaian) yang berkurang sama sekali. Masing-masing seperti; Lemari Arsip, Komputer kosong, Kursi juga minim dan rusak-rusak. Cuma 1 Televisi yang dipajang di tembok atas, tetapi juga sdh rusak. 2 AC yang 1 juga rusak. Silahkan bisa langsung difoto saja.
Di ruang Diklat juga fasilitasnya minim sekali, tapi sementara ditutup tidak bisa dibuka karena yang pegang kunci sudah pulang. Bisa langsung melihat isi ruangan pak kaban dan sekdis, cuman terkunci.” Bilang Kasubag Umum dan Kepegawaian disungguhkan rekan-rekan stafnya. Salah satu staf orang asli Papua yang sempat menemani wartawan menuju toilet tatkala mendengar soal kondisi WC, sontak menunjuk jemari tangannya menuju sebuah kayu triplex yang diletakan berdiri menghadap ke ruang mutasi.
“Nah ini buktinya pak, silahkan bisa difoto juga. Ini bukti keluhan masyarakat yang datang berurusan di sini (BKD). Ini bukan kami pegawai yang tulis. Ini tidak tahu siapa yang tulis, tapi pasti masyarakat yang tulis dan taruh di depan gang kantor ini menghadap kepada kami di ruang mutasi.” Ujar salah seorang staf yang tidak sempat dimintai namanya itu
Sekdis BKD dalam unek-uneknya yang disampaikan di depan pintu masuk lantai 2 gedung otonom Arso Swakarsa 2 hari lalu, menyesalkan kurang adanya perhatian terhadap instansinya itu.
“Padahal kami ini salah satu OPD yang menentukan juga di kabupaten ini, tapi seakan terabaikan. Sudah beberapa kali kami sampaikan agar ada sedikit peningkatan pagu anggaran kami, tapi sama sekali tidak pernah ditanggapi.
Agar diketahui, dalam sebuah pemerintahan di daerah, ada 4 instansi atau Organisasi Perangkat Daerahnya yang sangat menentukan sekali berjalannya fungsi pemerintahan itu.
Masing-masing dari ke-4 OPD itu; Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan kami Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sendiri,” cetus Fonataba dengan nada kesal kepada wartawan. (stefi fun/ren)
