Pemerintah Indonesia Tidak Ada Niat untuk Manusia Papua Hidup Damai di Tanah Leluhurnya

164

PAPUA BARAT DAYA, Monitorpapua.com – Redaksi menerima sebuah tulisan yang ditulis Ketua Kerasulan Awam demikian “Saya Pastor Izaak Bame, Pr Pastor Gereja Katolik Keuskupan Manokwari-Sorong, membaca sebuah berita terkait dengan pendapat atau Pandangan dari Pa  Yan Christian Warinusi, SH tentang “Dialog” sebagai langkah untuk mengakhiri atau mengurangi KONFLIK panjang di tanah Papua yang berjalan sejak tahun 1963 sampai dengan Juni 2023.

Saya memiliki kesan pribadi bahwa “Pemerintah Republik Indonesia” sejak Presiden Pertama Ir. Soekarno sampai dengan Presiden sekarang Ir. Joko Widodo’ memang menghendaki “MANUSIA PAPUA HARUS HIDUP MENDERITA DI ATAS TANAH LELUHURNYA” pendapat saya ini pasti dibantah  oleh petinggi Indonesia baik itu Petinggi yang berasal dari luar Papua dan juga para BONEKA yang berasal dari Papua.

Mengapa  saya berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia  punya niat untuk membuat Manusia Papua menderita di atas leluhurnya? Hal ini didasarkan beberapa fakta.

Pertama: Pemerintah tidak membuka diri untuk berdialog dengan Manusia Papua.

Kedua: Pemerintah Indonesia mobilisasi Manusia dari Maluku sampai Aceh berduyun-duyun ke Papua supaya jumlah mereka lebih banyak dan lebih gampang membunuh Manusia Papua dengan alasan atas nama NKRI harga MATI.

Ketiga: Masuk menguasai seluruh Aset Pemerintahan maupun Swasta yang ada di tanah Papua dengan argumen MURAHAN MANUSIA PAPUA BELUM SIAP.

Keempat: Mencaplok tanah-tanah Adat Manusia Papua dengan alasan Murahan demi KESEJAHTERAAN RAKYAT pada hal hanya untuk para Jenderal Pensiunan untuk mengisi waktu tua dengan kesibukan jual beli tanah hasil “CURIAN” dari PEMILIK MANUSIA PAPUA. Masih banyak hal yang kalau didaftarkan’ namun dengan empat hal yang saya sebutkan ini bisa membuka mata para Petinggi Negara Republik Indonesia yang tidak punya NURANI lagi bisa melihat DIRI.

Kepada Presiden Ir.Joko Widodo saya mau sampaikan bahwa kunjunganmu di Papua berapa kali itu TIDAK MEMBAWA DAMPAK SEDIKIT PUN BAGI HIDUP MANUSIA PAPUA’ justru menghabiskan anggaran untuk membiayai TNI-POLRI yang menjaga kedatangan Presiden.

Saya berharap sebelum Presiden masa jabatan berakhir pada tahun 2024 coba melihat kembali dengan jujur tujuan Pemerintah Indonesia memasukan WILAYAH PAPUA dengan NKRI’ 1963 dan puncak pada PEPERA 1969′  dengan melihat kembali pasti ada langkah-langkah baru yang akan diambil oleh Pemerintah yang berpihak kepada manusia PAPUA DIATAS TANAH LELUHURNYA. Hormat saya. (*)

- Iklan Berita 2 -

Berikan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini