Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Resmi Launching SP2D Online Terintegrasi dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah 

​SORONG, PBD, Monitorpapua.com. – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Layanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Bank Papua, sekaligus memperkenalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kota Sorong yang dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Kota Sorong, Jumat (07/08/2026).

​Peluncuran inovasi tata kelola keuangan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah otonomi baru tersebut.

​Acara peresmian yang berlangsung di Kota Sorong ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Pemprov Papua Barat Daya, pimpinan Bank Papua, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

​Sistim ini merupakan sebuah terobosan yang signifikan serta transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah dalam rangka mempercepat proses transaksi belanja pemerintah daerah.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu S.Sos dalam sambutan pembukaannya antara lain menyampaikan launching SP2D Online SIPD dan KKPD merupakan momentum penting dalam perjalanan pembangunan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.

“Sebagai daerah otonom baru Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab untuk membangun sistim pemerintahan yang hanya mampu menjalankan tugas administrasi, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjamin pengelolaan setiap rupiah APBD secara secara tertib dan bertanggung jawab,” terang Gubernur.

Gubernur menegaskan, peluncuran aplikasi atau fasilitas transaksi ini merupakan agenda bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju sistim pemerintahan berbasis elektronik dan transaksi non tunai atau cashless government dan diharapkan transformasi ini dapat menghadirkan perubahan nyata.

“Melalui sistim ini, proses pengajuan, penertiban, penyampaian, verifikasi dan pemrosesan SP2D dapat dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi antara Pemerintah PBD, Kemendagri dan Bank Papua,” terang Gubernur.

Lanjut Gubernur Elisa, sistim ini rantai memperpendek birokrasi , mengurangi penggunaan dokumen fisik serta menekan resiko kesalahan administrasi serta mempercepat proses pencairan dana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

“Selain SP2D Online, Pemprov PBD juga melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah, penerapan KKPD menjadi bagian penting dari upaya Pemprov PBD dalam membangun sistim pembayaran yang lebih modern, aman dan efisien,” urai Gubernur.

Sambung Gubernur, penggunaan uang memiliki berbagai resiko, antara lain kehilangan, pencurian, kesalahan pembayaran, uang palsu serta beban pengamanan dan perranggungjawaban bagi bendahara dan dapat menyulitkan proses penelusuran apabila bukti transaksi tidak tersimpan secara tertib.“Dengan KKPD setiap transaksi dapat tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah ditelusuri, direkonsiliasi, diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Rekam jejak transaksi akan membantu pimpinan perangkat daerah dan aparat pengawasan memastikan bahwa belanja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan,” lanjut Gubernur.

Melalui KKPD, pembayaran dapat dilakukan pada saat transaksi benar-benar terjadi. Dengan demikian, kebutuhan penyediaan uang tunai dapat dikurangi, pengelolaan kas menjadi lebih efisien, dan biaya pengamanan maupun pengelolaan uang tunai dapat diminimalkan.

“Namun demikian, saya perlu menegaskan bahwa KKPD bukan fasilitas pribadi dan bukan pula instrumen untuk berutang di luar kemampuan anggaran pemerintah daerah,” kata Gubernur.

Setiap pemegang kartu harus memahami batas kewenangannya. Kepala perangkat daerah, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, dan seluruh pengelola keuangan wajib memastikan agar penggunaan KKPD tidak melampaui pagu, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, serta tidak dipecah-pecah untuk menghindari ketentuan yang berlaku.

 Keberhasilan SP2D Online SIPD dan KKPD

Keberhasilan SP2D Online SIPD dan KKPD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, jaringan, atau perangkat teknologi. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kualitas koordinasi, keamanan sistem, dan komitmen seluruh pihak.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga memberikan beberapa arahan kepada, BPPKAD, Seluruh Perangkat Daerah, Inspektorat dan aparat Pengawasan, serta Bank Papua untuk menjaga kerahasiaan data, kode akses, kata sandi dan instrumen otorisasi lainnya.

“Kelalaian menjaga keamanan akses dapat menimbulkan resiko yang besar bagi keuangan daerah,” jelas Gubernur.

Dorong Modernisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah

​Penerapan SP2D Online secara terintegrasi memungkinkan proses pencairan anggaran pembangunan dan operasional pemerintahan dilakukan secara real-time, cepat, serta minim risiko kesalahan administrasi. Integrasi ini memangkas birokrasi penyaluran dana dari kas daerah langsung ke rekening penerima tanpa perlu proses manual yang memakan waktu.

​Sementara itu, peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) merupakan langkah strategis Pemprov Papua Barat Daya sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan nontunai (cashless). KKPD digunakan untuk membiayai belanja operasional APBD, perjalanan dinas, serta pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme yang terukur dan tercatat secara digital.

​”Langkah ini merupakan komitmen nyata Pemprov Papua Barat Daya dalam menciptakan sistem tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, modern, dan transparan. Melalui SP2D Online dan KKPD, seluruh transaksi keuangan daerah kini jauh lebih cepat, efektif, dan terpantau secara real-time,” terang Gubernur Papua Barat Daya.

​Beliau juga mengajak kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se – Papua Barat Daya untuk menjadikan agenda ini sebagai bagian dari pembelajaran bersama tranformasi digital pengelolaan keuangan daerah.

Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D Yambise, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas kepercayaannya sebagai mitra strategis dalam penyelenggara keuangan daerah.

“Atas nama seluruh keluarga besar Bank Papua, saya mengapresiasi kepada Pemprov PBD yang terus memberikan kepercayaan kepada kami sebagai mitra strategis dalam pengelolaan keuangan, lebih dari pada itu kita sedang membangun fondasi tata kelola keuangan daerah yang lebih modern terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Dirut.

Lanjutnya, ketika tata kelola keuangan semakin baik, pelayanan publik semakin cepat dengan pemanfaatan teknologi secara optimal maka pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif, pertumbuhan ekonomi lokal semakin kuat serta kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

“Sebagai bagian dari masyarakat Papua, kami akan terus hadir sebagai mitra pembangunan bukan hanya dalam pelayanan perbankan tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan daerah,” terang Dirut Yuliana D Yambise.

DR Drs H Agus Fatoni M.si selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam sambutannya mengapresiasi kepada Gubernur Elisa Kambu serta Bank Papua yang secara basic dan aktif mendukung penuh implementasi SP2D Onlin SIPD dan KKPD.

“SP2D Online dan KKPD bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntable, cepat secara real time, berbasis paperless serta terstandarisasi melalui sistim melalui integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hari ini program tersebut di launching di wilayah Papua Barat Daya, untuk itu saya mewakili Menteri Dalam Negeri mengapresiasi kepada Gubernur Elisa Kambu atas percepatan transformasi digital ini, dan juga kepada Bank Papua yang mendukung penuh implementasi dari SP2D Online SIPD dan KKPD,” terang Dirjen.

Dijelaskan beliau bahwa sistim akan mempercepat proses yang lambat menjadi serba otomatis dan digital.

“Manfaat utama dari SP2D Online adalah mempercepat proses pencairan dana secara real time seketika setelah dokumen disetujui. Sistim ini mengubah mekanisme manual yang lambat menjadi serba otomatis dan digital, dimana hal ini membuat proses lebih cepat, efisiensi anggaran, mengurangi resiko kesalahan manusia, serta keamanan dokumen dilindungi,” ujar Agus Fatoni.

Dipaparkannya, saat ini SP2D Online dan KKPD telah digunakan oleh 311 pemeritahan daerah dan diantaranya 29 provinsi.

“311 Pemerintah Daerah telah menggunakan program ini, diantaranya 29 Provinsi, 62 Kota dan 245 Kabupaten, dan sekali lagi apresiasi kepada Provinsi Papua Barat Daya, hari ini telah melakukan launching,” ujarnya.

Beliau berharap dengan diterapkannya SP2D Online agar terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan.

“Saya berharap dengan diterapkannya SP2D Online ini agar tata kelola keuangan daerah lebih transparan, akuntable, efektif dan terintegrasi secara digital penuh,” kata DR Drs H Agus Fatoni M.Si.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov PBD dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua tentang SP2D Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, serta Penyerahan Bantuan CSR Bina Lingkungan (Bidang Lingkungan Hidup) dari Bank Papua Kepada Pemprov PBD berupa 6 unit motor 3 Roda serta 2100 bibit pohon mahoni dan pohon ketapang kencana

Sinergi dengan Bank Papua

​Penerapan sistem terintegrasi ini terwujud berkat sinergi dan kolaborasi erat antara Pemprov Papua Barat Daya dengan Bank Papua sebagai mitra perbankan resmi pemegang Kas Daerah.

​Pihak Bank Papua menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh infrastruktur teknologi dan sistem perbankan guna memastikan seluruh proses transaksi melalui SP2D Online maupun KKPD berjalan lancar, aman, dan mematuhi regulasi perundang-undangan yang berlaku.

​Dengan diresmikannya dua inovasi digital ini, Pemprov Papua Barat Daya optimistis dapat mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di Kota Sorong dan sekitarnya. (Stev, Renti)