Opini P. Izaak Bame, PR
“PRESIDEN PIKIR KIRIM TNI-POLRI DALAM JUMLAH BESAR KE PAPUA MASALAH PAPUA SELESAI”
Saya setiap saat mengikuti perkembangan Pembangunan di Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh ” Pemerintah Indonesia” pada era kepemimpinan Presiden Republik Indoesia Ir.Joko Widodo atau lebih banyak disapa Pa Joko Wi , tidak tepat sasaran Pembangunan yang menyetuh ” RAKYAT ASLI PAPUA” justru memciptakan persoalan dalam tubuh “Rakyat Asli Papua”.
Dalam tulisan ini saya sampaikan berapa hal sebagai sumbangan pikiran buat Pemerintah Indonesia dan ” Rakyat Asli Papua” agar melihat kembali maksud dari” Pemerintah Indonesia mengambil alih Papua sebagai bagian dari Indonesia.
Pertama : Masa kepemimpinan Presiden Ir.Joko Widodo terhitung Desember 2018 sampai tgl 10 Maret 2021, lebih banyak mengizinkan TNI-POLRI untuk membunuh “Rakyat Asli Papua” di luar prosedur HUKUM dan itu dianggap sebuah prestasi.
Kedua: Pemerintah masa Kepemimpinan Ir. Joko Widodo adalah Pemerintahan OTORITER bukan Pemerintahan Demokrasi banyak hal diputuskan di Jakarta maka terus muncul sikap penolakan dari Gubernur dan Rakyat Asli Papua. Yang sedang ramai sekarang adalah penolakan Pemekaran Propinsi dan kelanjutan OTSUS, secara terang benderang pemekaran Propinsi Papua Barat 2003 dan pelaksanaan OTSUS 2005 walau pun Undang-Undang Otonomi Khusus ( OTSUS) nomor 21 tahun 2001 sudah ditetapkan sebagai Undang-Undang tidak memberikan manfaat banyak kepada ” Rakyat Asli Papua”.
Ketiga: Kepada pejabat Asli Papua supaya jangan terus menipu Pemerintah Pusat dengan meminta PEMEKARAN dan PERPANJANG OTONOMI KHUSUS, kenapa tidak bisa jujur katakan kepada PEMERINTAH PUSAT bahwa sesungguhnya ” RAKYAT ASLI PAPUA SUDAH MUAK BERSAMA BANGSA INDONESIA” karena perilaku kurang menghormati ” Rakyat Asli Papua sebagai MANUSIA”.
Keempat: Kepada Pemerintah Pusat saya mohon supaya pisahkan masalah di Papua antara POLITIK dan EKONOMI-SOSIAL karena selama ini membangun Papua dalam kerangka Politik maka hasil akhir adalah tetap gagal biarpun PRESIDEN ganti PRESIDEN masalah PAPUA tidak pernah diselesaikan secara martabat .
Kelima: Untuk “Rakyat Asli Papua” supaya bersatu berjuang menegakkan MARTABAT MANUSIA bukan sekedar kejar uang sehingga saling jual satu sama lain dan terlebih jual tanah,” Rakyat Asli Papua” saat ini perlu sadarlah bahwa jangan tinggalkan persoalan bagi anak cucu dihari esok, belajarlah pengalaman dari Frans Kaisepo, Silas Papare, Marthen Indey dan sejumlah tokoh karbitan pada saat TRIKORA yang tinggalkan penderitaan era 1963-2021 bagi generasi sekarang.
Keenam: Bagi Rakyat Asli Papua supaya secara bersama bersuara terhadap KETIDAKADILAN DAN PELANGGARAN HAM YANG TERJADI SELAMA INI, jangan lebih memilih DIAM dan lebih parah lagi diam-diam minta pemekaran dan Perusahan masuk tapi ” Rakyat Asli Papua” tetap jadi penonton karena proses awal yang salah.
Ketujuh: Saya mohon kepada Presiden dan Jajarannya supaya jangan terlalu cepat percaya bisikan dari BIN terbukti bahwa pemekaran yang diusulkan bukan murni” Rakyata Asli Papua” yang minta tapi rekayasa BIN membawa satu-dua orang Asli Papua atas nama pada hal kajian ilmiah UNCEN bahwa daerah Papua ini tidak layak lagi untuk tambah pemekaran. Semoga tulisan ini bisa memberi inspirasi. Salam.(*)
