RD. Izaak Bame : Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya Tidak Membawa Perubahan  Bagi Orang Asli Papua

100
Memori Terlupakan Sepanjang Sejarah Papua Presiden ke Presiden, Tetap Melanjutkan Penindasan Bagi Orang Asli Papua
Memori Terlupakan Sepanjang Sejarah Papua Presiden ke Presiden, Tetap Melanjutkan Penindasan Bagi Orang Asli Papua
- Iklan Berita 1 -

SORONG, Monitorpapua.com = Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya tidak membawa perubahan bagi Orang Asli Papua (OAP). “Salam bagi seluruh Orang Asli Papua yang berdiam di wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya”

“Mohon izin kepada anda semua dan atas nama anda pula, saya menyampaikan pendapat terkait HUT Provinsi Papua Barat Daya yang ke 2, seakan-akan membawa perubahan bagi nasib  Orang Asli Papua (OAP).

Demikian sikap RD. Izaak Bame menyuarakan keadilan di negeri ini. Dia aalah Tokoh Gereja Katolik, Pastor Gereja Katolik Keuskupan Manokwari-Sorong, yang sejak awal usulan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, berpendapat usulan Provinsi Papua Barat Daya bukan sebuah kebutuhan mendesak dan mendasar bagi Masyarakat Asli Papua, baik yang berdiam di wilayah Adat Domberay maupun yang datang dari enam (6) wilayah adat lain di Papua ini.

RD. Izaak Bame menyuarakan warta Kenabian
RD. Izaak Bame menyuarakan warta Kenabian

Pendapat saya ini, kata RD. Izaak Bame, dapat dibuktikan dengan hal-hal berikut: 

Pertama, Para penjual di Pasar Remu kota Sorong terutama mama-mama Papua semuanya berjualan  di bawah lantai semen tanpa ada meja yang bagus. Ada meja pun namun sebagian meja pun sudah tidak layak dipakai sebagai tempat berjualan.

Kedua, Saya tidak melihat wajah para Pejabat Asli Papua, kehadiran mereka di pasar untuk belanja jualan miliki mama-mama Papua tidak kelihatan muka-wajah.

Ketiga, Penjabat Gubernur bukanlah Orang Asli Papua tapi ditunjuk oleh Jakarta sebagai perpanjangan tangan penindas negara bagi Orang Asli Papua

Keempat, Dalam dua tahun berjalan tidak ada perubahan nyata yang dilihat dan dirasakan Orang Asli Papua. Banjir tetap ada, jalan-jalan rusak banyak, pemilihan DPRD Provinsi banyak diisi para pendatang,

TES PNS didominasi para pendatang.
Kelima, Kepala-kepala Dinas hanya didominasi oleh satu kelompok.

Keenam, Perilaku oknum pejabat terhadap masyarakat seperti preman, hal itu dapat ditonton secara terbuka pada hari Senin, 9 Desember 2024, dengan cara itu mau menunjukkan bahwa pejabat di kantor Gubernur Papua Barat Daya bukan pelayan Masyarakat tapi tempat kumpulan para preman untuk menjaga dan sekaligus merampok apa yang ada dikantor Gubernur menurut maunya.

Ketujuh : Saya berharap supaya Gubernur terpilih bisa membuktikan bahwa kehadiran Propinsi Papua Barat Daya membawa perubahan bagi Masyarakat-Orang Asli Papua. Salam (MP)

Berikan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini