SORONG, Monitorpapua.com.- Kepala Pembimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Hugo Rizal Wisnugroho menegaskan Penyelenggara Bimas Katolik wajib melaksanakan tugas pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik. Kemudian, perlu adanya pengembangan pengembangan ekonomi kerakyatan bagi Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Maybrat.
Penegasan ini disampaikan Kepala Pembimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Hugo Rizal Wisnugroho kepada Kepala Penyelenggaran Bimas Katolik Maybrat di Asrama Haji pagi ini, 19 September 2025 dihadiri sejumlah pegawai ASN.
Dalam arahannya. Hugo panggilan akrabnya mengharapkan seluruh ASN Bimas Katolik tetap melaksanakan tugas dengan baik. Lebih khusus Penyelenggara Katolik menyelenggarakan fungsi menyiapkan konsep program kerja Kantor Kementerian Agama dibidang Bimas Katolik, menyusun konsep bimbingan danpelayanan dibidang Bimas Katolik. Memberikan Pelayanan dan bimbingan masyarakat Katolik dibidang Keagamaan. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang Bimas Katolik.
Dalam pertemuan pagi itu, Kepala Pembimas Katolik memberikan petunjuk-petunjuk teknis terkait tugas dan fungsi Penyelenggara Bimas Katolik. “Saya terus memberikan petunjuk kepada Penyelenggara Bimas Katolik untuk mengadakan Konsultasi dengan atasan tiap saat diperlukan. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Bimas Katolik. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kemenag. Mengumpulkan dan mengolah data yang terkait dengan lembaga Keagamaan Katolik.
Selain itu, Penyelenggara Bimas Katolik juga perlu memperhatikan masyarakat atau penduduk asli setempat (Orang Asli Papua) agar ikut membangun Tanah Papua ini dengan baik. “Keberadaan Penyelenggara Bimas Katolik harus mampu menggerakan sendi-sendi kehidupan masyarakat asli Papua,” ucap Hugo,
Sekali lagi Pembimas berpesan, “Semua pegawai di Bimas Katolik harus mampu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait serta Memperdayakan Penyuluh Agama Katolik baik ASN maupun Non ASN,” ujarnya.
“Tugas dan fungsi ini disinergikan dengan Kehumasan agar dapat diketahui masyarakat sehingga sejalan dengan visi misi Kementerian Agama,” ujar Hugo. (Laurent R)
