KPK RI Kenalkan Aplikasi Berbasis Elektronik e- LHKPN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tambrauw

0
177
- Iklan Berita 1 -

TAMBRAUW, Monitorpapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memperkenalkan Laporan  Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berbasis elektronik e-LHKPN  di lingkup  Pemerintahan Kabupaten Tambrauw tahun 2019 bertempat di Aulla JE Meridien Hotel, Senin (15/7).

Teknis pengisian e-Filing pada aplikasi e-LHKPN kabupaten Tambrauw tahun 2019 berdasarkan peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang  tata cara pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara,” kata Fungsional Spesialis LHKPN KPK, Pipin Purbowati.

Pipin menjelaskan, pengisian LHKPN merupakan kewajiban seluruh Pejabat Penyelenggara Negara di Indonesia, termasuk Kabupaten Tambrauw sebagai salah satu bentuk tindakan pencegahan korupsi.

Unit pengelolah LHKPN merupakan sebuah satuan tugas yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelola LHKPN di lingkungan instansi yang melekat pada masing-masing PN/WL (Pegawai Negeri atau Wajib Lapor) sehingga baik suami maupun istri tetap berkewajiban melaporkan LHKPN kepada negara sehingga total nilai harta akan sama apabila dilaporkan pada tanggal pelaporan yang sama.

Perbedaannya hanya terdapat pada data pribadi PN/WL LHKPN yang melaporkan saja, namun dokumen pendukung tetap di lampirkan pada masing-masing laporan, karena berdasarkan aplikasi e-LHKPN, KPK telah memangkas birokrasi pelaporan LHKPN,” jelas Fungsional Spesialis KPK, Pipin Purbowati.

Bupati Tambrauw Gabriel Asem, SE.MSi meminta dan mendorong seluruh pejabat daerah untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebagai bentuk kepatuhan pada aturan. “Sebagai Warga Negara, kita harus patut kepada Undang-Undang yang ada. Maka kita wajib untuk ikut melaporkan harta kekayaan kita kepada negara,”tegas Bupati.

Oleh karena itu, lanjut Bupati, sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) kita harus selalu berkordinasi dengan pihak KPK untuk memberi petunjuk dan mendapat sosialisasi serta bimbingan teknis kepada kita tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan menggunakan aplikasi yang berbasis  elekteonik  e-LHKPN sehingga data yang diinput oleh Pegawai Negeri atau Wajib Lapor secara otomatis tersimpan dalam server yang ada di KPK.

Dalam kaitan itu, kata Bupati Tambrauw, PN/WL dapat menggunakan aplikasi e-LHKPN untuk melaporkan LHKPN nya setelah mendapat akun e-Filling sebagai instrumen akuntabilitas bagi PN/WL dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya.

Bupati Gabriel Asem mengajak seluruh Pimpinan OPD di lingkup Kabupaten Tambrauw agar dapat mengikuti sosialisasi e-LHKPN yang disampaikan oleh KPK dengan baik karena ini sangat penting bagi seluruh ASN di Kabupaten Tambrauw.

Dengan sosialisasi e- LHKPN dari KPK RI maka semua pejabat esalon II termasuk bendahara lebih mudah mengisi laporan harta kekayaannya,”tutup Bupati Gabriel Asem. (SOTER R/IWO).

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.