GEREJA KATOLIK Berpolitik Demi Terciptanya “Bonum Commune”

0
116

Monitorpapua.com – Tulisan ini lahir dari sebuah  refleksi dan beragam  pertanyaan yang sering di ajukan oleh banyak orang ketika saya berpastoral di tengah umat . Bolehkah Gereja Berpolitik? Politik itu Kotor, Mengapa Gereja Berpolitik,? Bukankah Gereja itu hanya mengurusi hal-hal yang bersifat sakramen? Mengapa Gereja  selalu terlibat dalam urusan sosial, ekonomi dan kemanusiaan di dunia? Pertanyaan di atas menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat  secara kusus umat Katolik kita belum sepenunhya memhami hakekat dan arti mengapa Gereja Katolik terlibat dalam dinamika Politik di Indonesia secara Khusus di Papua.

Gereja adalah persekutuan (Comunio) umat  beriman. Istilah – istilah tersebut mau menjukan  bahwa Gereja pertama-tama adalah keseluruhan umat yang sama martabatnya. Di dalam Gereja juga terdapat golongon-golongan dengan fungsi berbeda-beda. Golongon-golongan tersebut yakni  Kaum Hierarki dan Kaum  Awam. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Kaum Hierarki melaui Penthabisan mendapat anugerah/rahmat dari Tuhan/ Allah ‘’Kuasa Suci” (LG 10.19.27.28). Tugas Pokok para Kaum Hierarki ialah “menguduskan” dan itu memuncak dalam perayaan Ekaristi. Kaum Awam sendiri ialah warga Gereja yang tidak ditabiskan dalam arti ini  termasuk biarawan/biarawati (LG 43). Kaum awam adalah orang-orang yang karena pembaptisannya, menjadi anggota Tubuh Kristus di jadikan Umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tiga tugas Kristus yakni menjadi Imam, Nabi, Raja. Oleh karena itu sesuai dengan perannya mereka menjalankan perutusaanya ke seluruh umat Kristen dalam Gereja dan dunia. Tugas  perutusan itu mencakup semua aspek kehidupan terutama mewartakan kabar Gembira dan kebaikan bersama (Bonum Comune)  kepada setiap orang tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan warna kulit.

Politik berasal dari bahasa Yunani yakni policy-polis. Pada zaman Yunani klasik disebut dengan negara kota. Berpijak pada konsep Plato (347SM) yang menuliskan  buku tentang Negara Ideal (Politeia) dan Aristoteles (322SM) bukunya tentang ketatanegaraan Politikum (Kopong Tuan,2009:19) Dengan melihat  pengertian di atas, Politik berarti seni menata dan mengatur kota atau negara yang mencakupi  segala tugas kenegaraan  dengan penuh kebijaksanaan terhadap masyarakat. Dari pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa kata politik sama sekali tidak memiliki hubungan yang mendasar dengan partai politik mupun pemilu. Fokus perhatian Politik yang pertama dan utama ialah segi penataan kota atau negara, masyarakat dengan penuh kebijaksanaan. Maka sebagai Gereja baik yang tertabis (Paus, Uskup, Imam dan Diakon) dan kaum awam baik biarawan/wati maupun awam memilki kewajiban moral untuk terlibat secara aktif sesuai dengan kadar kemampuannya dan fungsi kedudukannya masing-masing. Inilah seni keterlibatan dalam upaya penataan kota, penataan masyarakat  karena masing-masing pihak ikut telibat dan memberi kontribusi untuk membangun waja negara.

  1. Peran Kaum Hierarki Dalam Politik

Hierarki Gereja Katolik Indonesia sebagai bagian dari Gereja Katolik Universal sejauh ini tidak punya kaitan langsung dengan urusan politik praktis atau dengan kata lain dilarang untuk terlibat dalam urusan politik praktis (Kanon.285).  Politik Praktis dalam konteks Indonesia  ialah menjadi anggota partai Politik, menjadi calon anggota legistlatif, eksekutif dan yudikatif. Konfrensi wali Gereja (KWI) tahun (2008) membuat pernyataan bahwa demi menjaga obyektivitas dan netralitas pelayanan Gerejawi maka pimpinan Gereja tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai Politik. Larangan ini dibuat atas pertimbangan bahwa para Uskup, Imam, Diakon bahkan kaum religius merupakan simbol dan kekuatan yang mempersatukan komunitas umat beriman. Oleh karena itu apabila kaum Hierarki terlibat di dalam politik praktis dan pada saat bersamaan harus berseberangan dengan kaum awam Katolik yang terlibat dalam Politik praktis. Maka hal ini akan memperlemah otoritas pengajaran  serta posisi mereka sebagai penyatu, gembala yang baik pelindung, dan pembimbing umat beriman. Keterlibatan Kaum Hierarki dalam urusan  politik, tentu tidak dapat di pahami dalam arti keterlibatan dalam politik Praktis seperti mendirikan sebuah partai Politik, atau menduduki sebuah jabatan yudikatif, eksekutif, legislatif.  Tetapi kalau pun terpaksa menduduki jabatan politis tertentu, maka baik, Uskup, Imam, Diakon dan kaum religius lainnya harus telebih dahulu mendapatkan izin dari ordinris wilayah setempat (KHK, 286,  287).  Sejauh ini sikap Kaum Hierarki terhadap Politik tidak pernah berada di luar jalur. Kaum Hierarki tetap menyampaikan masalah politik melalui nota pastoral, surat gembala pada tingkat KWI dan Keuskupan. Serta melalui pewartaan Injili ketika martabat manusia, kesejateraan masyarakat, nilai moralitas, nilai keadilan sosial berada dalam bahaya.

Dalam bahasa Aristoles Manusia adalah Zoon Politikon, manusia adalah makluk politik, sebagai makluk Politik ia mempunyai kewajiban untuk mengambil peran dalam mengatur, mengambil kebijakan yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (Mikael Dua,2008:4-5) Gereja dalam hal ini kaum Hierarki  juga memiliki tangungjawab moril bagi masyarakat dunia, secara khusus kaum miskin, kaum tertindas.  Kaum Hierarki juga secara profetis mengecam apa  saja yang bertentangan dengan kemanusiaan seperti ketidak adilan sosial-ekonomi, eksploitasi alam yang berlebihan. Mengapa Kaum Hierarki mesti terlibat dalam mewartakan nilai-nilai tersebut? Pertama karena nilai-nilai kemanusian, nilai – nilai keadilan sosial adalah isi dari Kerajaan Allah (Bdk RM 14:17). Jika Gereja (Kaum Hierarki) Mewartakan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kemanusiaan, nilai – nilai keadilan maka Gereja (kaum Hierarki telah menghadirkan Kerjaan Allah di dunia. Kedua, Gereja (Kaum Hierarki) memiliki peran sosial  sebagaimana teladan Yesus Sang Mesias (Bdk Luk 4:16-19). Peran sosial Gereja tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai moralitas, nlai-nilai kemanuisaan, nilai keadilan sosial karena kelompok – kelompok sosial dalam masyarakat yang kerap kali mendapat perlakuan yang tidak adil, tidak bermoral, tidak manusiawi yaitu orang-orang miskin, tertindas yang mana Yesus telah datang untuk mereka. Ketiga Perlunya keterlibatan kaum Hierarki Karena  melihat kasus- kasus yang terjadi di muka bumi ini, kekuasaan politik yang berkolaborasi dengan kekuasaan ekonomi kerap kali menampilkan prilaku yang tidak bermartabat, tidak bermoral dan menodai nilai-nilai keadilan sosial dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan(Buletin Iji, 2015:3). Dampaknya ialah akan menibulkan kemiskinan, kerugian atau bahkan menimbulkan kemiskinan bagi kelompok sosial “Ekonomi lemah” inilah yang disebut dengan kemiskinan Struktural. Selain itu keterlibatan Kaum Hierarki dalam politik lebih dilihat sebagi sebuah upaya untuk menfasilitasi dialog bersama awam tentang realitas sosial, agama  dalam budaya sehari-hari yang lebih adil dan lebih manusiawi. Tangungjawab dalam urusan Politik terungkap lewat usaha-usaha memberi pendampingan Iman, ilmu pengetahuan dan pembentukan Krakter yang lebih lebih Kristinai  kepada kaum awam supaya menjadi terang dan garam bagi dunia (Bdk, Matius 5:13-16). Kehadiran Gereja (Kaum Hierarki)  di tengah umat tidak hanya menjalankan upacara keagamaan yang bersifat spiritual tetapi mereka hadir memberi pendampingan kepada kaum kecil, miskin dan tersisikan (Opsion for the Poor (Edy Kristianto, 2010:223) . Kaum Hierarki yang memilih Opsion for the Poor sebagai motif misionernya harus membuka diri untuk bekerja sama dengan Negara demi mencegah atau dengan kata lain mengurangi berbagai impilikasi negatif dari bebrbagai kebijakan struktural tersebut.
  1. Peran Kaum Awam Dalam Politik
Secara teologis kaum Awam adalah warga Gereja yang tidak di tabiskan, biarawan / biarawati juga termasuk kaum awam (Kanon, 207). Sementara dalam arti Tipologis awam adalah warga Gereja yang tidak di tabiskan dan juga bukan biarawan (Bdk, LG 1). Perbedaan kaum Hierarki dan kaum awam terletak pada fungsi dan jabatan. Sementara perbedaan biarawan biarawti terletak pada “Corak hidup”, hidup membiara tidak tidak ditentukan oleh fungsi atau pekerjaan, tetapi lebih pada corak hidup secara khusus kehidupan yang di dalamnya berkaitan dengan kaul-kaul atau ikatan suci yang mewajibakan diri untuk hidup menurut nasehat Injili “Ketaatan, kemurnian dan kemiskinan”(LG 44).  Bagi kaum awam yang dimengerti secara tipologis Jati diri awam yang khas adalah keterlibatannya dalam urusan duniawi (LG 1, GS 4). Dengan mengacu pada cirinya yang khas itu awam mencari kerajaan Allah dengan  terlibat dalam hal-hal duniawi dan terpanggil untuk mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Kaum awam hidup dalam dunia dengan kegiatan-kegiatan dan jabatan-jabatan duniawi. Awam hidup berkeluarga dan terlibat aktif dalam kemasyarakatan biasa. Mereka secara langsung membawa wajah Allah  dan peran Gereja dalam masyarakat ialah menghadirkan sakramen sebagai tanda kehadiran Allah di mana pun mereka berada. Dari pengertian tersebut kerasulan awam secara sederhana dapat dimengerti sebagai karya para pengikut Yesus atau utusan Yesus yang secara langsung terlibat dalam urusan-urusan duniawi. Keterlibatan dalam bidang politik merupakan ciri khas kaum awam untuk menyebarkan kasih Allah melalui perwujudan iman akan Kristus yang datang membawa pembebasan (K. Chyadi, 2006:16) Untuk itu, kaum awam perlu menghayati dan mewujudkan iman akan Kristus dalam keterlibatannya di politik dengan memperjuangkan bonum comone
  1. Berpolitik Demi Terciptanya “Bonum Commune”

Prinsip dasar keterlibatan kaum awam dalam politik di tanah air yakni tertera di dalam  (GS 74). Para warga masyarakat baik secara bersama-sama maupun secara perorangan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan pemerintahan masyarakat dan negara.  Partisipasi ini bertujuan agar mereka dapat bertangungjawab terhadap Politik negara dan masyarakat. Dengan melibatkan diri dalam dunia politik kaum awam Katolik, mampu briteraksi dengan sesama warga negara, serta terbuka berbagai peluang untuk mengembangkan diri secara penuh sebagai manusia sosial. itulah sebabnya mengapa polis bagi masyarakat Yunani juga di sebut “an agonistic Political space’’ ruang di mana setiap individu berlomba-lomba  mengungkapkan diri menunjukan kemampuannya. Dalam arti ini partisipasi kaum awam dalam dinamika politik di tanah air begitu penting karena menjadi media pengungkapan ekspresi diri dan menjadi medan memperjuangkan nilai-nilai yang ideal yang penting bagi kemanusiaan.

Keterlibatan kaum awam di dalam dinamika Politik di tanah air menjadi penting karena dengan cara tersebut warga negara mendapat peluang untuk ikut mempengaruhi dan mengarahkan kebijakan-kebijakan publik, sesuai dengan ide yang diharapkan. Sebaliknya  Jika kaum awam katolik bersikap a-polis berarti membiarkan nasibnya dan masa depan negara ditentukan oleh orang lain.  Karena itu, Gereja selalu mendorong umatnya , khususnya kaum awam untuk  terlibat secara aktif di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tugas awam secara khusus untuk menyucikan dunia lewat tugas hariannya dalam hidup sehari-hari (AA 16). Keterlibatan Gereja (Kaum Hierarki) mendorong  setiap umat beriman mengambil bagian dalam hidup bermasyarakat. Dari segi Politik keterlibatan itu dapat dimulai dengan melibatkan diri di dalam kehidupan masyarakat Rukun Tetanggga (RT), Rukun Warga (RW), dusun, kelurahan, Komunitas Basis Gerejani,  serta ikut dalam kepengurusan partai Politik, ikut dalam pecalonan legislatif(htps:blogspot.comijilkaumawam). Yohanes Paulus II dalam ensiklik Octogesima Advensiens mengingatkan kaum awam agar menyadari bahwa berpolitik itu adalah sebuah panggilan yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab.

Dalam menjalankan Politik  umat Katolik (Awam)  hendaknya selalu belajar dari para martir yang berani menyuarakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan yang diperkosa oleh banyak kepentingan (Katolik Hidup edi, 73, 2019)  Selain itu keterlibatan kaum awam dalam dinamika Politik tanah air hendaknya selalu memperhatikan spirit atau  nilai misioner Kristiani seperti yang di ungkapkan oleh I.J.Kasimo: Salus Populi, Suprema lex (Kesejateraan Rakyat adalah Hukum Tertinggi). Dengan Demikian, apabila nilai-nilai katolik di pandang penting demi kebaikan baersama dan bagi kemanusiaan. Maka keterlibatan dalam dinamika katolik menjadi urgen. Hanya melalui keterlibatan politik, komitmen kaum awam Katolik untuk menjadi seratus persen katolik dan seratus persen Indonesia akan menjadi nyata.

Relevansi

Sebagai bagian dari  dunia yang memiliki segala persoalan termasuk persoalan Politik, Gereja di Papua di panggil untuk menjadi saksi yang mampu mengarami masyarakat yang menjadi korban Politik yang kotor. Gereja di Papua hendaknya mau menjadi saksi yang berkotor tangan artinya yang mau  terlibat secara nyata di dalam penderitaan masayarakat Papua yang akhir-akhir ini tidak secara politik tidak stabil. Keterlibatan Gereja Papua dalam politik meski dilihat sebagai bagian dari misi dan pelayanan serta partisipasi sosial sebagai warga negara termasuk kaum Hierarki, biarawan/wati. Partisipasi ini betujuan guna memperjuangkan nilai keadilan sosial yang lebih baik. Di dalam dinamika  berpolitik di Tanah Air,  Gereja tidak boleh bersikap netral. Dalam bahasa leonardo Boff Sikap netral adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sebab dalam posisi politik yang kacau, Gereja harus  menentukan sikap/ atau posisi untuk menuliskan kembali dimensi  politik  yang tertuang di dalam Injil dan Iman Katolik.

*) Penulis : Oleh Fransiskus Mba’a Calon Imam dari  Ordo Santo Agustinus (OSA), Mahasiswa Pasca Sarjana, STFT.  FAJAR Timur, Abepura jayapura

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Monitorpapua.com

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.