Kapal Subsidi Mengalami Tarik Ulur di Kabupaten Tambrauw

0
153
- Iklan Berita 1 -

TAMBRAUW, Monitorpapua.com – Seminggu media Monitorpapua.com mengadakan liputan dan investigasi tentang kedatangan kapal subsidi di Kabupaten Tambrauw. Nampaknya, rakyat kecil bertanya-tanya tentang transportasi laut mengalami penurunan.

Bahkan upaya Pemerintah Kabupaten Tambrauw dalam rangka menghadirkan kapal bersubsidi rute Sorong- Sausapor atau sebaliknya lewat MoU tertunda dan mengalami tarik ulur hingga saat ini belum terealisasi.

Padahal sudah ada tiga kapal yang sudah menjadi target dan berhasil dilobi yakni KM. Lema dari ASDP dan KM. Marina Expres 9B namun belum kunjung direalisasikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua kapal yang sudah berhasil dilobi nampaknya sudah dibatalkan karena persoalan internal dengan anggaran, sehingga Pemerintah Tambrauw melirik KM. Kumawa Nefulus berkapasitas elit milik BUMA dengan biaya subsidi diperkirakan per tahun 11 Miliar. Namun sayangnya kepastian MoU belum diinfokan.

Ketidakpastian menghadirkan kapal subsidi akhirnya membuat masyarakat Tambrauw mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tambrauw dalam menangani kebutuhan transportasi arus laut.

Salah satu warga Sausapor yang enggan namanya dimediakan mengakui hal itu. Dia menilai persoalan tarik ulur tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan pemerintah mengambil keputusan yang bersifat pasti.

Dikatakannya semenjak putus hubungan kerja sama dengan perusahaan KM. Sunlia harga tiket melonjak tinggi yang berimbas kepada masyarakat kecil dan pedagang.

“Sebelumnya kapal masuk ke Sausapor tiga kali dalam seminggu, namun usai pemutusan kontrak kerja sama akhirnya kapal masuk ke Sausapor dua kali dalam seminggu,” akunya kepada media ini di kediamannya di Sausapor, Rabu (22/5).

Disebutkan masyarakat sudah lama menunggu kehadiran kapal subsidi oleh pemerintah namun kehadirannya masih belum terealisasi.

Jika, lanjutnya persoalan tarik ulur ini disebabkan oleh kepentingan pribadi hendaknya menjadi catatan dan perhatian penting bagi pemerintah untuk kembali melakukan evaluasi sehingga nantinya tidak berdampak pada pelayanan publik.

“Kami hanya bisa berharap kiranya pemerintah lebih bijak merealisasikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelayanan publik,” harapnya.(Soter R/IWO)

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.