Otonomi Khusus Berakhir, Rakyat Papua Masih Sengsara

0
103
- Iklan Berita 1 -

JAYAPURA, Monitorpapua.com – Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dinilai tidak membawa banyak perubahan bagi rakyat Papua. Hal ini ditegaskan Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Herman Yoku kepada wartawan di Jayapura, Senin (19/5).

Betapa tidak, kata Herman Yoku sejak bergulirnya Otonomi Khusus di Provinsi Papua, bertujuan mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Ternyata menurut penilaian anggota MRP itu, manfaat Otsus sama sekali tidak dirasakan oleh orang Papua kelas bawah.

“Pada hal kehadiran Otsus, atau lahirnya Otsus Papua dimaksudkan agar menjadi sarana solusi permasalahan dan penawar berbagai konflik di Papua, serta menjadi sarana pencapaian kehidupan yang bermanfaat bagi orang Papua itu sendiri di dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia,” terang Herman Yoku.

Tetapi, kata Herman Yoku, juga merupakan solusi meredam konflik, sesuai dengan jiwa dan amanat UU No 21 Tahun 2001. Namun kurang lebih dua puluh tahun Otsus bergulir, orang Papua belum merasakan dan belum menikmati manfaat dana Otsus itu. Padahal bergulirnya Otonomi Khusus karena darah dan air mata perjuangan masyarakat Papua kala itu, sebagai jawaban dan solusi untuk meredam keinginan aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan untuk melepaskan diri dari pangkuan ibu pertiwi.

Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Herman Yoku

Hasil pantauan Anggota MRP Pokja Adat itu, ternyata Otsus menjelang berakhir, orang Papua khususnya masyarakat kelas bawah, masih hidup di bawah tingkat kemiskinan yang sangat memprihatinkan.

“Orang Papua umumnya hanya mendengar adanya Dana Otsus yang nilainya sangat fantastis, tetapi sama sekali tidak pernah merasakan apa yang namanya Dana Otsus itu. Mungkin bagi para pejabat ya, tetapi untuk masyarakat Papua sama sekali tidak mengetahui besaran Dana Otsus tersebut. Masyarakat hanya mendengar nilai Otsus yang triliunan rupiah saja, tetapi tidak menikmatinya,” tegasnya.

Penilaian Herman Yoku, para pejabat di daerah seluruhnya yang terus di kenyangkan dan dimanjakan dengan Dana Otsus, serta terus menari di atas jerit tangis anak-anak Papua, bagi mereka kesejahteraan telah dicapai, padahal mungkin kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan bagi lembaga eksekutif yang ada di Papua. Lebih jelasnya kesejahteraan bagi para pejabat pemerintahan di Papua seluruhnya, dan bukan kesejahteraan masyarakat Papua,” ungkapnya.

Menyingkapi persoalan Otsus yang sudah berjalan kurang lebih dua puluh tahun itu, namun tidak dirasakan oleh masyarakat Papua, Herman Yoku, Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua turut mengatakan
dirinya menilai penggunaan dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, oleh Gubernur, Bupati dan Walikota, belum memenuhi keinginan masyarakat Papua.

Herman menambahkan dalam pengelolahan dana tersebut selama ini tidak adanya transparansi penggunaan keuangan Dana Otonomi Khusus itu, juga tidak disertai laporan pertanggung jawaban penggunaannya selama ini. Juga implementasi penggunaannya tidak tepat sasaran, dana yang seharusnya dinikmati masyarakat Papua, sampai menjelang berakhir dana Otsus itu tidak pernah tersentuh oleh masyarakat,’ tutur Herman.

” Ini kan lucu, dana Otsus yang begitu besar dikucurkan sudah berjalan kurang lebih dua puluh tahun, tetapi tidak pernah dinikmati oleh masyarakat Papua. Masyarakat hanya mendengar bunyi dari nilai Otsus itu, tetapi untuk menjadi bagian di dalamnya sama sekali tidak pernah dipikirkan Pemerintah. Inilah yang kerap memicu gesekan-gesekan sosial, dan ketika ada aksi demonstrasi untuk mempertanyakan kehadiran Otsus itu yang dipandang gagal, Pemerintah Daerah malah menyalahkan Pemerintah Pusat, dengan berbagai alasan yang tidak konkret,” ujar Heryo panggilan akrabnya.

Lagi menurutnya, menjelang berakhirnya dana Otsus, masyarakat Papua seluruhnya belum menikmati dan merasakan apa yang namanya,’ Kesejahteraan’ semua jauh dari harapan.

Pandangan Herman, apa yang diusulkan oleh Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A. Pakar ekonomi dan Politikus Senior Indonesia, saat dialog bersama di Indonesia Lawyers Club, september 2019 lalu, membahas peristiwa rasisme yang menimbulkan kekacauan besar di Papua dan Papua Barat, dirinya Herman sangat mendukung usulan dan pendapat Rizal Ramli tentang solusi mensejahterahkan orang Papua menurut pandangannya.

”Dana Otsus itu sekitar 62 Triliun pertahun, tetapi 100 ribu saja masyarakat di Gunung-gunung, di Kampung-kampung bahkan di kota tidak menikmati. Jadi berhenti menyalurkan Dana Otsus itu melalui birokrasi, karena birokrasinya korup. Salurkan Dana Kesejahteraan itu melalui ATM pribadi, per orang 1juta, jadi kalau di dalam keluarga ada 4 orang berikan 4 juta, dan itu dihitung perkepala, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan. Itu diberikan setiap bulan, untuk Orang Asli Papua (OAP).
Dengan begitu maka isu dan keinginan, serta hasut menghasut untuk menciptakan kekacauan tidak akan ada lagi, jika hal ini sampai diwujudkan maka orang Papua tidak akan berpikir yang macam-macam lagi,” tegas Herman mengulang kata-kata Politikus Senior dan Pakar Ekonomi itu, di Kediamannya.

Herman Yoku juga sangat mengharapkan perhatian penuh pemerintah untuk segera mengambil kebijakan baru terhadap penyaluran Dana Otsus itu, dengan merubah pola penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Anggota MRP Herman Yoku memberikan solusi yakni memberikan uang tunai bagi setiap orang, melalui ATM pribadi mereka Masing-masing, tanpa melihat usia, semua harus dapat tidak terkecuali. Dengan demikian maka orang Papua akan merasakan apa yang namanya kesejahteraan.

“Bagi saya itu solusi terbaik, tidak ada cara lain lagi untuk mensejahterahkan orang Papua. Karena mulai bergulirnya Dana Otsus ini, sampai sudah mau berakhir, orang Papua, maksud saya masyarakat kecil tidak pernah mencicipi gula-gula Otsus itu,” terangnya.

Herman berharap, jika sampai pemberian Dana Otsus dilanjutkan maka, pendapat yang di usulkan oleh Pakar Ekonomi itu harus di laksanakan, tanpa harus melalui pertimbangan. “Sebab nantinya kepentingan individu menjadi alasan utama untuk menghalangi kemakmuran dan kesejahteraan Orang Asli Papua,” ujar Herman Yoku, Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua. (Stevi Fun/Ren/IWO)

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.