JAYAPURA, Monitorpapua.com – Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua diberikan untuk Rakyat Papua agar Orang Asli Papua bisa menjadi Tuan di Negerinya sendiri. Kini Otsus akan berakhir, namun Orang Asli Papua merasa menderita di Negerinya. Ini kesalahan siapa? Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah?
Demikian teriak Lima Suku Wilayah Adat Papua dari sejumlah pemuda Asli Papua di Jayapura Provinsi Papua sembari membawa pamflet menuju Kantor Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penuediaan Perumahan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua, Rabu 24 Juni 2020
Bukan hanya itu, Lima Suku Besar di Papua itu langsung memalang Kantor Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penuediaan Perumahan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua agar segera menjawab tuntutan Rakyat Papua sesuai UU Otsus 2001.
Tuntutan Lima Suku Wilayah Adat Papua di Provinsi Papua menolak dengan tegas pelantikan Kepala Balai Perumahan Provinsi Papua terpilih Omri Sianturi sebagai Kepala Balai Perumahan Provinsi menggantikan Malikidin Soltip ST ,SE, MM, putra asli Papua itu.
“Kami lima suku wilayah adat di Papua meminta kepada Pemerintah RI untuk menjadikan putra asli Papua Malikidin Soltip ST ,SE, MM memimpin daerahnya bukan pendatang sesuai amanat UU Otsus 2001. Jika hal ini tidak segera ditanggapi maka Lima Suku Papua itu tetap memalang Kantor,” tegas Pemuda Kelima Suku Papua.
“Sekali lagi kami meminta agar Malikidin Soltip ST,SE,MM, melanjutkan sebagai kepala balai perumahan provinsi Papua. Demikian tuntutan lima suku Papua itu,” tegas mereka. (Stefi Fun/Ren/MP)
