SORONG, Monitorpapua.com – Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo selama dua periode, dinilai publik tidak banyak memberi manfaat bagi Orang Asli Papua. Hal ini bisa dapat lihat dari kenyataan yang ada dimana Orang Asli Papua justru dikorban demi nafsu menguasai orang asli Papua dari Republik Indonesia.
Demikian ditegaskan Ketua Kerasulan Awam, RD Izaak Bame melalui press release yang diterima Redaksi.
Menurut RD Izaak Bame, hal ini dapat dilihat Pertama: Orang Asli Papua sudah menyatakan suara bulat dari Merauke sampai Sorong bahwa OTONOMI KHUSUS GAGAL. Namun, Pemerintah Republik Indonesia tetap memaksakan untuk diperpanjang.
Kedua: Masalah kemanusian tidak diurus dengan baik dan bertanggung jawab justru dianggap masalah “sepele” saja. Dengan kata lain Presiden justru setuju untuk konflik di Papua TNI-POLRI dengan Orang Asli Papua dan sebaliknya Orang Asli Papua dengan TNI-POLRI yang diwakili oleh TPN-OPM.
“Pemerintah Republik Indonesia tidak ada “NIAT YANG LUHUR” untuk menghormati MARTABAT MANUSIA,”tegasnya.
Ketiga: Dalam kunjungannya lebih banyak bertemu dengan “BONEKA-BONEKA” yang telah disiapkan oleh TNI-POLRI lalu katakan itu sudah mewakili Orang Asli Papua.
“Justru yang terjadi adalah Orang Asli Papua yang berpikir kritis dihindari oleh pemerintah untuk bertemu,” tegas Izaak Bame.
Keempat: Tidak punya rencana yang berpihak kepada Orang Asli Papua hal ini terbukti dalam penempatan Pejabat dalam birokrasi di daerah pemekaran hampir seluruhnya atau sebagian besar kirim dari Jakarta.
“Jadi pemekaran sebenarnya untuk beri jabatan kepada Orang ‘ Suku Batak ‘ Jawa dan lainnya lalu Orang Asli Papua jadi penonton di tanahnya sendiri, keadilan tidak dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP) di bidang Pemerintahan,” papar Ketua Kerawam.
Dalam hal politik, kata RD Izaak Bame, Orang Jawa’ Batak’ Bugis Makasar bisa menempati
kursi DPD-DPR RI, DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten di Papua dengan leluasa, lalu Orang Asli Papua terus jadi penonton di atas tanahnya sendiri.
Kelima: Orang Asli Papua yang kritis cepat dibungkam dengan macam-macam stigma. Hal ini sangat terasa oleh berapa Pejabat Pemerintah dan juga swasta bahkan bukan orang Asli Papua tapi sdr-sdri dari luar Papua yang punya niat baik untuk bela hak orang asli Papua pun mengalami hal yang sama.
“Pemerintah Republik Indonesia jaman Presiden Ir. Joko Widodo jauh lebih
kejam dari zaman pemerintahan Soeharto,” paparnya lagi.
Dari lima hal ini mewakili sejumlah masalah yang terjadi dalam Hidup Orang Asli Papua pada masa Pemerintahan Ir. Joko Widodo selama dua periode. Akhirnya saya Pastor Izaak Bame sampaikan satu hal kepada Presiden Republik Indonesia bahwa ORANG ASLI PAPUA TETAP MERASA TIDAK ADA HARAPAN HIDUP BERSAMA DENGAN BANGSA INDONESIA.
(*/Penulis: RD. Izaak Bame. Pastor Gereja Katolik Keuskupan Manokwati-Sorong Papua).
