MRP Bidang Pokja Soroti Minuman Keras Marak Beredar di Provinsi Papua

0
59
Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Herman Yoku, S.IP

JAYAPURA, Monitorpapua.com – Maraknya peredaran minuman keras dan viralnya pemberitaan di media membuat anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang membidangi Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Adat Herman Yoku membuka mulut menyampaikan aspirasi maraknya peredaran minum keras ( miras) di Jayapura Provinsi Papua yang telah banyak memakan korban jiwa. Bertolak juga dari beberapa pertemuan Data dengar pendapat (RDP) dimediasi MRP dihadiri Pemerintah kabupaten Keerom, kabupaten Jayapura dan kota Jayapura lalu, ternyata Papua makin terkenal miras.

Herman Yoku ditemui media di kediamannya di Abepura sabtu pekan lalu (8/03/2020), mengatakan apa yang disampaikan rekannya ketua Pokja Agama MRP Yoel Mulait tentang maraknya miras di Papua, adalah benar. “Miras memang musuh kita bersama, karena efek dari minuman beralkohol menimbulkan kecanduan, keributan, penganiyaan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan juga kecelakaan lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi di mana-mana dan pengaruhnya pasti Miras,” ujar Herman Yoku

“Saya mau katakan kepada adik-adik wartawan semua, bukan minumannya yang salah, tetapi kesalahannya itu ada di masing-masing orang. Juga saya berpikir begini, dengan adanya minuman keras menjadi tantangan iman bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mampu merefleksikan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran itu di dalam pergaulan setiap hari kalau mabuk. “Harus ada komitmen pribadi, untuk tidak menyentuh dan minum alkohol,“ tegas Yoku.

Dampaknya kata Herman Yoku anggota MRP, tidak baik bagi kesehatan kita dan dapat mempengaruhi akal sehat.”Buktinya, terjadi keributan dan kekacauan. Maka seruan untuk menutup outlet atau showroom ataupun ruko penjual miras, tidak bisa seenaknya dilakukan begitu saja karena ada hak hidup pula yang melekat pada para oknum pebisnis maupun pengusaha tersebut.

“Kita tidak bisa seenaknya saja memvonis orang dengan usahanya, apalagi memaksa kehendak kita untuk menutup usaha mereka itu. Ini adalah hak hidup mereka juga sebagai warga negara. Kalau kita memaksa kehendak kita untuk menutup dan mencabut semua ijin usaha yang diberikan serta memberhentikan semua aktivitas miras ini, berarti kita juga sudah ikut melanggar HAM,” tegasnya

Memang benar tujuannya demi menyelamatkan orang Papua, terlebih generasi muda kita, tetapi logikanya kembali ke pribadi kita masing-masing. Kalau untuk anak-anak kita yang selalu buat cemas orang tua karena terpengaruh dengan lingkungan, dalam hal miras ini saya pikir itu kembali kepada orang tua saja.

Didikan yang disertai disiplin, nasehat, teguran dan bimbingan yang baik di dalam keluarga terhadap anak, jelas akan menciptakan akhlak anak yang baik pula. Anak yang baik seperti apa?, ya yang menghargai kaidah dan norma, terlebih kehidupan yang penuh takut akan Tuhan. Kita didik baik disertai disiplin, kebiasaan baik itu akan mewarnai prilaku dan gaya hidup anak-anak kita,” tutur Herman.

Anggota pokja adat ini meneruskan, dia tidak cenderung ada di pihak pebisnis ataupun pengusaha miras. Menurut kata hatinya (Herman), pemahamannya itu disampaikan berdasarkan kacamata imannya sendiri.

“Saya sama sekali tidak berada di pihak pengusaha miras ini, tetapi kacamata iman saya berkata seperti itu. Saya juga mendengar informasi bahwa kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah menanda-tangani pakta integritas soal “Larangan Miras” beberapa waktu lalu, tidak diikuti oleh Bupati dan Walikota.Saya kira ada alasan-alasan tertentu yang membuat Bupati dan Walikota tidak mengikuti pakta integritas yang telah ditanda tangani oleh Gubernur Papua.Intinya kembali ke masyarakat saja, kembali ke person manusianya saja terhadap miras itu sendiri,”kata Herman Yoku anggota MRP di Jayapura. (Stefi/IWO)

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.