SORONG-PAPUA BARAT DAYA, Monitorpapua.com.- Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Setda Papua Barat Daya, Viktor Solossa, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun dan memperkuat kebijakan pangan lokal yang selaras dengan target FOLU Net Sink 2030. Forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, implementatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Papua Barat Daya dinilai memiliki potensi besar pencapaian Target FOLU Net Sink 2030. Kegiatan berlangsung di Vega Hotel, Kota Sorong, Kamis (18/6/2026).
Demikian ditegaskan Asisten II Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Setda Papua Barat Daya, Viktor Solossa, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyambut baik Pemangku kepentingan di Papua Barat Daya merupakan kolaborasi antara MANKA, Bentara Papua, Jerat Papua, dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Viktor Solossa dalam sambutannya menyampaikan pesan Gubernur sekaligus mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi penyelenggaraan forum tersebut. “FGD menjadi langkah strategis untuk berdialog, bertukar gagasan, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya karena memiliki kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta pangan lokal yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat, seperti sagu, umbi-umbian, pisang, talas, keladi, dan berbagai komoditas lokal lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Infrastruktur menegaskan pangan lokal bukan hanya berkaitan dengan konsumsi dan ketahanan pangan, tetapi juga menyangkut identitas budaya, kearifan lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
“Pengembangan pangan lokal merupakan agenda penting pemerintah sebagai strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Viktor mengungkapkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung pembangunan hijau yang menempatkan kelestarian hutan, ekosistem, dan sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan. “Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, masyarakat adat, generasi muda, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan pangan lokal dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 bukanlah dua agenda yang terpisah, melainkan saling memperkuat melalui praktik agroforestri, pemanfaatan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan dan mangrove, serta pemberdayaan masyarakat adat.
“Perlindungan masyarakat adat dan hutan adat bukan sekadar agenda formal pemerintahan, tetapi tindakan nyata untuk memastikan ketahanan pangan berjalan seiring dengan upaya mitigasi perubahan iklim,” terangnya.
Rekomendasi itu diharapkan mencakup penguatan produksi pangan lokal, peningkatan nilai tambah dan akses pasar, pengembangan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan masyarakat, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, masyarakat adat, generasi muda, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Penanggung Jawab Kegiatan sekaligus Staf Monitoring dan Evaluasi Bentara Papua, Junia, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses panjang yang telah dimulai sejak tahun 2025.
Junia mengatakan sebelumnya tim kolaborasi telah melakukan pemetaan aktor dan pemetaan isu melalui proses Micmac-Mactor. Pada tahun 2026, proses tersebut dilanjutkan melalui Multipol tahap pertama yang kemudian menghasilkan FGD saat ini.
“Selanjutnya akan dilaksanakan FGD Multipol tahap kedua. Sebelum sampai pada tahap ini, kami telah membentuk tim, melakukan audiensi dengan dinas-dinas terkait, serta menggelar workshop peningkatan kapasitas tim,” jelasnya.
Menurut Junia, penguatan pangan lokal memiliki keterkaitan erat dengan upaya pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Papua Barat Daya dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem pangan berbasis sumber daya lokal yang tetap menjaga tutupan hutan dan keberlanjutan ekosistem.
“Pendekatan pembangunan pangan di Papua tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan,” katanya.
Melalui forum tersebut, Bentara Papua bersama para mitra berharap dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam merumuskan strategi pembangunan pangan lokal yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
Para peserta yang berasal dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, serta pemerhati lingkungan juga membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pangan lokal, termasuk perlindungan kawasan hutan, pemberdayaan petani, serta penguatan regulasi yang mendukung sistem pangan berkelanjutan.
FGD ini diharapkan melahirkan rumusan kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membangun ketahanan pangan berbasis potensi lokal yang selaras dengan komitmen Indonesia menuju target FOLU Net Sink 2030, sekaligus menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam di Tanah Papua. (Stevi, Laurent)
