DPRD Minta Pekerjaan Jembatan Segera Diaudit

0
91
- Iklan Berita 1 -

KEEROM Monitorpapua. Com – Anggota DPRD Kabupaten Keerom Provinsi Papua desak pihak terkait pembangunan dermaga di Distrik Towe yang tak tepat sasaran segera di audit.

Betapa tidak, Proyek Dermaga yang dibangun pada 2019 lalu ini mangkrak lantaran sungai tempat tambatan perahu pada dermaga tersebut sangat dangkal, bahkan seperti got berlumpur.

Terkait kondisi itu, anggota DPRD Kabupaten Keerom dari Partai Nasdam dan PDI Perjuangan angkat bicara.

Leonardus Abar anggota DPRD Keerom dari Partai PDI Perjuangan sangat menyesalkan pembangunan dermaga yang disebutnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak ada sosialisasi kepada masyarakat.

“Saya sangat menyesalkan pembangunan dermaga tambatan perahu di sana ternyata tak sesuai kebutuhan masyarakat. Saya yakin ini tidak disosialisasi kepada masyarakat di sana, sehingga apa yang dibangun ternyata tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Leonardus Abar.

Anggota DPRD itu meminta proyek yang diketahuinya bersumber dari Dana Otsus atau DAK Afirmatif 2019 yang menelan anggaran Rp 600 juta tersebut segera diaudit.

“Tak heran proyek ini membuat masyarakat tak puas. Maka kami minta agar dilakukan audit terhadap proyek ini, apakah benar kehadiran dermaga ini hadir karena permintaan masyarakat atau keinginan dari dinas, karena rasanya tak mungkin kalau masyarakat di sana meminta dermaga sementara di kampung mereka tak ada sungai yang bisa dilewati perahu,” tegasnya.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Keerom Ahmad Mbara turut menyesalkan pembangunan dermaga dengan kondisi debit air dan lokasi yang tidak tepat.

Diakui pihaknya belum meninjau langsung dermaga tersebut, namun berdasarkan informasi warga setempat dan pemberitaan media bahwa dermaga itu mangkrak.

Sungai yang oleh warga setempat awalnya digunakan untuk cuci piring dan cuci pakaian lantas sekarang dangkal dan sangat tidak layak digunakan sebagai dermaga.

“Untuk dermaga tambatan perahu yang dibuat oleh Dishub Keerom, memang kami belum sempat meninjau ke sana, karena waktu kami untuk melakukan monitoring sangat pendek dan banyak proyek yang harus kami kunjungi serta banyak temuan yang sudah kami rekomendasikan dalam penyampaian saran pada LKPJ Bupati Keerom belum lama ini,” ungkapnya.

Dijelaskan bahwa semua proyek yang didanai dengan DAK atau Otsus, haruslah atas keluhan kebutuhan rakyat. Proyek yang tidak jelas keperuntukannya atau tidak tepat sasaran harus diaudit.

“Kami dari komisi B dan Nasdem meminta maaf kepada masyarakat karena belum ke sana, yang jelas kalau sungai untuk cuci piring dibuatkan dermaga atau tambatan perahu jelas tidak sesuai,” tegasnya lagi.(Stevi F/Ren/IWO)

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.