SORONG-PBD, Monitorpapua.com.– KNMP Sorong didorong perkuat sarana nelayan, dari akses BBM hingga fasilitas Perikanan. Bagi nelayan di Sorong, Papua Barat Daya, aktivitas melaut tidak hanya bergantung pada keberadaan ikan.
Kondisi angin, tinggi gelombang, ukuran perahu hingga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) ikut menentukan apakah nelayan dapat melaut atau harus menunggu kondisi lebih memungkinkan. Gambaran tersebut disampaikan Frans Worabay, nelayan di Sorong.
Ia mengungkapkan angin dan gelombang tinggi menjadi salah satu kendala utama, terutama bagi nelayan yang menggunakan perahu berukuran lebih kecil. Kondisi laut membuat nelayan harus lebih berhati-hati dalam menentukan waktu untuk berangkat melaut.
Persoalan operasional juga berkaitan dengan ketersediaan BBM.
Menurut Frans, ketika terlambat memperoleh bahan bakar, kesempatan untuk melaut dapat hilang karena belum tentu tersedia persediaan pada hari berikutnya. Situasi itu menunjukkan bahwa akses BBM bukan sekadar persoalan biaya, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Akses BBM Masuk dalam Pengembangan KNMP
Kebutuhan tersebut menjadi salah satu aspek yang coba diakomodasi dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Juli 2026 menyatakan menggandeng Baharkam Polri dan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan keamanan sekaligus kemudahan akses BBM di titik-titik KNMP.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menegaskan KNMP tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. “Jadi program KNMP ini tidak hanya membangun fisik dan pemberdayaan nelayan semata, namun juga memastikan keamanan dan ketertiban kawasan serta kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan,” ujar Lotharia dalam siaran resmi KKP, 3 Juli 2026. Dalam skema tersebut, KKP berperan menyediakan data kebutuhan BBM nelayan, mengusulkan lokasi SPBU Nelayan, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Pertamina Patra Niaga disebut bertugas memastikan kesiapan mitra penyalur, memverifikasi kelayakan lokasi dan calon mitra, serta menjamin pasokan sesuai ketentuan dan kuota pemerintah. Namun, kebijakan BBM tersebut memiliki sasaran dan mekanisme berbeda sesuai jenis kapal.
KKP, misalnya, pada Juli 2026 menyiapkan skema solar harga khusus Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 hingga 200 GT dengan sejumlah persyaratan. Kebijakan itu disebut berlaku sebagai stimulus hingga 31 Desember 2026 dan akan dievaluasi.
Artinya, keberadaan kebijakan BBM tidak otomatis berarti seluruh nelayan memperoleh akses dengan skema yang sama. Kondisi kapal, perizinan, lokasi pengisian dan ketentuan lainnya tetap menjadi bagian dari mekanisme penyaluran.
KNMP Sorong Disiapkan dengan Fasilitas Perikanan
Di Kota Sorong, pembangunan KNMP salah satunya berpusat di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat. Pemerintah Kota Sorong memulai pembangunan kawasan tersebut pada 2026 dengan menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung kegiatan perikanan.
Menurut Pemerintah Kota Sorong melalui ANTARA, kawasan KNMP di Rufei dibangun di atas lahan sekitar 3.400 meter persegi. Fasilitas yang disiapkan antara lain dermaga, cold storage, pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN), fasilitas UMKM hingga bengkel. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan pembangunan KNMP diharapkan dapat memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. “Program ini diharapkan mampu mentransformasi kawasan pesisir menjadi lebih modern, higienis, tertata dan produktif,” kata Septinus sebagaimana diberitakan ANTARA.
Peletakan batu pertama KNMP di Rufei sebelumnya dilakukan pada April 2026. Pemerintah Kota Sorong menyebut program tersebut merupakan sinergi dengan KKP untuk membangun kawasan nelayan di wilayah pesisir.
Pengembangan KNMP juga tidak hanya berlangsung di Rufei.
Pemerintah Kota Sorong pada Juli 2026 menyatakan pembangunan KNMP telah berjalan di sembilan kelurahan, yakni Rufei, Doom Barat, Tanjung Kasuari, Remu Selatan, Doom Timur, Raam, Soop, Malawei dan Saoka.
Sebagian besar lokasi disebut telah memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan, sementara Saoka masih menghadapi persoalan terkait penolakan sebagian masyarakat dan tokoh adat.
Dukungan Masyarakat Adat Papua Barat Daya
Program KNMP juga mendapat perhatian dari unsur masyarakat adat di Papua Barat Daya. Kepala Suku Besar Maya Papua Barat Daya, Mhatius Samagita, pada 24 September 2026 menyatakan dukungan terhadap program tersebut.
Menurut Mhatius, kehidupan masyarakat Suku Maya memiliki keterkaitan erat dengan laut dan sumber daya pesisir. “Masyarakat Suku Maya adalah masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada laut. Karena itu, kami mendukung penuh hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Mhatius.
Ia berharap fasilitas KNMP dapat membantu kegiatan nelayan, mulai dari penangkapan ikan hingga penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Mhatius juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat serta perhatian terhadap adat, budaya dan keberlanjutan sumber daya laut dalam pengembangan program tersebut.
Manfaat KNMP Perlu Dilihat dari Penggunaan di Lapangan
Meski pembangunan KNMP terus berjalan, manfaat program bagi nelayan perlu dibedakan antara fasilitas yang masih dalam tahap pembangunan dan fasilitas yang sudah benar-benar dapat digunakan.
Frans Worabay, misalnya, mengetahui keberadaan KNMP di wilayah Feri. Namun, berdasarkan keterangannya, ia belum merasakan langsung manfaat fasilitas KNMP tersebut. Kondisi itu tidak serta-merta menunjukkan program tidak memberikan manfaat.
Sebaliknya, pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa ukuran keberhasilan KNMP bukan hanya seberapa banyak fasilitas dibangun, tetapi juga apakah fasilitas tersebut telah selesai, beroperasi, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Persoalan tersebut menjadi penting karena kebutuhan nelayan bersifat saling berkaitan. Dermaga tanpa pengelolaan yang baik belum cukup. Pabrik es dan cold storage juga membutuhkan listrik, pengelolaan, pemeliharaan serta sistem distribusi hasil tangkapan.
Begitu pula akses BBM memerlukan mekanisme penyaluran yang tepat sasaran dan mudah dijangkau. Karena itu, KNMP di Sorong lebih tepat dilihat sebagai pembangunan ekosistem perikanan, bukan satu fasilitas yang secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan nelayan.
Pada akhirnya, keberhasilan KNMP akan sangat bergantung pada bagaimana fasilitas yang dibangun dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir.
Pendataan nelayan, kelembagaan pengelola, akses pasar, kepastian BBM, fasilitas rantai dingin dan keterhubungan dengan aktivitas ekonomi menjadi bagian yang ikut menentukan manfaat program.
Bagi nelayan seperti Frans, kebutuhan tersebut bermula dari persoalan yang sangat praktis: kapan aman melaut, apakah BBM tersedia dan apakah fasilitas yang dibangun benar-benar dapat digunakan. Dari kebutuhan sehari-hari itulah manfaat KNMP di Sorong nantinya dapat diukur secara lebih konkret. (*/Red)
