SUPIORI-PAPUA, Monitorpapua.com. – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Doubo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua, diarahkan untuk memperkuat sarana dan rantai usaha perikanan masyarakat pesisir.
Kehadiran fasilitas perikanan di kawasan nelayan menjadi penting karena persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aktivitas menangkap ikan, tetapi juga bagaimana hasil tangkapan ditangani, disimpan, dan dipasarkan dengan biaya distribusi yang efisien.
Secara administratif, Kampung Doubo merupakan salah satu dari 10 kampung yang berada di Distrik Supiori Timur. Data Pemerintah Kabupaten Supiori mencantumkan Doubo bersama Yawerma, Wombonda, Marsram, Duber, Sauyas, Wafor, Sorendiweri, Waryesi dan Syurdori dalam wilayah Distrik Supiori Timur.
Nelayan Hadapi Persoalan Pasar dan Distribusi
Persoalan akses pasar dan biaya distribusi menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi perikanan di Supiori.
Gambaran mengenai tantangan tersebut juga terlihat dalam pemberitaan mengenai pengembangan ekonomi biru berbasis kampung di Supiori.
Dalam praktiknya, hasil tangkapan nelayan perlu memiliki jalur pemasaran yang jelas agar potensi laut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam laporan Kompas.com mengenai ekonomi biru di Supiori, salah satu pengelola koperasi, Wilson, menjelaskan bahwa usaha perikanan menghadapi sejumlah kendala.
“Persoalan pasar, fluktuasi harga ikan, dan tingginya biaya transportasi membuat usaha perikanan mengalami hambatan.”
Wilson juga menyebut pengelolaan keuangan sebagai tantangan yang perlu terus dibenahi agar kelembagaan ekonomi masyarakat dapat bertahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan nelayan tidak berhenti ketika ikan berhasil ditangkap.
Setelah hasil tangkapan didaratkan, nelayan masih harus berhadapan dengan persoalan penyimpanan, pembeli, kualitas ikan, distribusi dan biaya transportasi.
Bagi nelayan di wilayah kepulauan dan kawasan pesisir, jarak menuju pusat pasar dapat menjadi komponen biaya yang signifikan. Ketika hasil tangkapan harus dibawa keluar kampung untuk memperoleh pembeli, ongkos transportasi dapat mengurangi margin yang diterima nelayan.
Fasilitas Dekat Nelayan Jadi Bagian Penting
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Februari 2026 menyatakan telah mengerahkan 87 surveyor untuk melakukan survei lokasi pembangunan KNMP di lima provinsi di Pulau Papua.
Survei tersebut tidak hanya melihat kesiapan lahan, tetapi juga aspek sosial ekonomi, keberadaan nelayan aktif, aktivitas perikanan tangkap, komitmen pemerintah daerah hingga potensi usaha dan bisnis perikanan di setiap lokasi.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menegaskan bahwa pembangunan KNMP harus memperhatikan kondisi setiap lokasi.
“Setelah lokasi dinyatakan layak, kami akan segera menyusun dokumen perencanaan dan melanjutkan ke proses pengadaan.”
Menurut KKP, pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing lokasi. Pendekatan tersebut relevan dengan kebutuhan kawasan seperti Doubo. Fasilitas yang berada lebih dekat dengan aktivitas nelayan berpotensi menjadi bagian dari mata rantai yang memperpendek proses penanganan hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
KKP juga menjelaskan bahwa model KNMP pada 2026 dikembangkan dalam bentuk kluster yang saling terhubung secara ekonomi.
Dalam skema tersebut, KNMP hub dirancang menjadi pusat konsolidasi dan pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi fasilitas seperti cold storage. Sementara KNMP penyangga berfungsi sebagai lokasi pengumpulan hasil tangkapan nelayan dengan fasilitas pendaratan dan rantai dingin awal.
Hasil perikanan selanjutnya dihubungkan dengan sentra logistik dan pintu distribusi menuju pasar regional, nasional hingga ekspor. KKP menyebut model tersebut ditujukan untuk memperkuat rantai pasok, meningkatkan efisiensi distribusi dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan.
KNMP Bukan Penentu Harga Ikan
Kehadiran fasilitas penampungan perlu dipahami secara proporsional. Fasilitas tersebut tidak secara otomatis menentukan atau menaikkan harga ikan. Harga tetap terbentuk melalui interaksi pasokan dan permintaan, kualitas ikan, jenis komoditas, musim penangkapan, kondisi pasar serta mekanisme perdagangan.
Namun, keberadaan sarana penampungan dan penanganan hasil tangkapan dapat memberi pilihan tambahan bagi nelayan.
Artinya, ketika pasar lokal belum mampu menyerap seluruh produksi, nelayan memiliki kesempatan untuk menjaga hasil tangkapan dalam kondisi yang lebih baik sebelum menentukan jalur pemasaran berikutnya. Dengan demikian, kebutuhan untuk segera membawa seluruh hasil tangkapan keluar wilayah dapat berkurang apabila fasilitas dan jaringan pemasarannya benar-benar berfungsi.
Pengalaman pengembangan ekonomi berbasis kampung di Supiori menunjukkan pentingnya fungsi tersebut.
Dalam pemberitaan Kompas.com, fasilitas penyimpanan ikan yang dikembangkan melalui koperasi di Kampung Rayori disebut membantu menjaga mutu hasil tangkapan sebelum dipasarkan ke Biak.
Pada praktik lainnya, hasil tangkapan dikumpulkan, ditimbang, dicatat dan dibayarkan melalui koperasi. Mekanisme tersebut membuat nelayan tidak selalu harus menanggung sendiri seluruh proses distribusi keluar daerah.
Biaya Logistik Berpengaruh pada Margin Nelayan
Masalah biaya transportasi menjadi salah satu pelajaran penting dari pengembangan usaha perikanan di Supiori.
Kompas.com melaporkan pengalaman nelayan yang sebelumnya harus membawa satu atau dua cool box ikan ke Biak dengan biaya perjalanan sekitar Rp400.000. Setelah sebagian proses pemasaran diambil alih koperasi, beban tersebut dapat ditekan.
Data tersebut merupakan pengalaman dari kawasan yang diberitakan, sehingga tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai biaya transportasi seluruh nelayan di Supiori atau khusus nelayan Doubo.
Meski demikian, pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana biaya distribusi dapat berpengaruh terhadap hasil bersih yang diterima nelayan.
Karena itu, pembangunan KNMP Doubo dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas: bukan sekadar pembangunan bangunan fisik, melainkan upaya menyiapkan mata rantai pendukung agar hasil tangkapan dapat ditangani dan dipasarkan secara lebih efisien.
Pengelolaan Jadi Penentu Manfaat KNMP
Pembanguna n fasilitas tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pemasaran.KKP sendiri dalam proses survei lokasi KNMP menekankan pentingnya asesmen sosial ekonomi masyarakat, termasuk kondisi usaha perikanan, struktur biaya dan potensi pemasaran hasil tangkapan. Asesmen juga mencakup infrastruktur pendukung, utilitas dan potensi risiko bencana.
Artinya, setelah fasilitas tersedia, tantangan berikutnya adalah memastikan sarana tersebut benar-benar digunakan dan terhubung dengan rantai usaha perikanan.
Pengelola membutuhkan tata kelola yang jelas, mekanisme penampungan yang baik, penanganan mutu ikan, akses pembeli serta sistem distribusi yang sesuai dengan kondisi geografis Supiori.
Pengalaman Koperasi Indami Center di Supiori juga menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat menjadi faktor penting. Dalam pemberitaan Kompas.com, koperasi tersebut berkembang dari kebutuhan masyarakat untuk mengumpulkan hasil tangkapan dan menghubungkannya dengan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perlu berjalan beriringan.
KNMP Doubo dan Potensi Ekonomi Nelayan
Bagi masyarakat nelayan Doubo, fasilitas yang lebih dekat dengan lokasi aktivitas perikanan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai ekonomi hasil laut.
Ketika hasil tangkapan dapat dikumpulkan, ditangani dan disalurkan melalui mekanisme yang lebih terorganisasi, nelayan memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan jalur pemasaran.
Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada bagaimana fasilitas KNMP Doubo dikelola setelah pembangunan selesai. Ketersediaan fasilitas harus diikuti keterhubungan dengan pembeli, pengelolaan rantai dingin, pencatatan hasil, tata kelola kelembagaan serta akses transportasi yang mendukung.
Dengan pendekatan tersebut, KNMP Doubo tidak semata dipandang sebagai pembangunan sarana fisik, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun rantai usaha perikanan dari nelayan hingga pasar.
Jika pengelolaan dan konektivitas pasar dapat berjalan secara optimal, potensi hasil laut yang selama ini menghadapi persoalan pemasaran dan biaya distribusi dapat memiliki ruang yang lebih besar untuk memberikan nilai ekonomi bagi keluarga nelayan di Supiori.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan KNMP bukan hanya terletak pada berdirinya fasilitas, tetapi pada sejauh mana sarana tersebut benar-benar digunakan masyarakat, membantu menangani hasil tangkapan, memperluas akses pasar dan membuat rantai distribusi menjadi lebih efisien. (*/Red)
 di Kampung Doubo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua){kind=link}