KEEROM, Monitorpapua.com – Kepala Distrik Mannem Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Barat, Adolof Boryam menegaskan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua dan Papua Barat harus transparan kepada Orang Asli Papua (OAP).
Bahkan dana Otsus harus dipertanggungjawabkan juga secara terbuka oleh seluruh Pemimpin di Tanah Papua agar rakyat Papua mengetahuinya. Pasalnya, sejak tahun 2002 sampai 2020, rakyat Papua masih menderita, tertinggal dan tidak sejahtera. Pada hal dana otsus itu dikelolah oleh orang asli Papua di Provinsi, Kota maupun Kabupaten namun rakyat asli Papua terus menderita.
Hal ini ditegaskan Kepala Distrik Mannem Kabupaten Keerom Adolof Boryam kepada wartawan Monitorpapua.com di ruangkerjanya di Mannem Keerom, Sabtu 31 Oktober 2020. Menurut Adolof Boryam, Presiden Joko Widodo telah menyalurkan dana Otsus.ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan OAP.
“Namun sebagai anak adat, harus mengetahui jumlah dana Otsus itu, diperuntukan Pemerintah untuk apa? Ini penting untuk memberi penjelasan kepada Orang Asli Papua di Distrik Mannem Kabupaten Keerom,” tegas Kepala Distrik.
Sesuai data sumber yang dihimpun media ini, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah telah menyalurkan dana otsus ke Papua dan Papua Barat sejak 2002 hingga 2020 mencapai Rp 94,24 triliun.
Penyaluran berencana melanjutkan penyaluran dana otonomi khusus atau otsus untuk Papua dan Papua Barat melalui APBN yang semula berakhir pada 2021. Presiden Joko Widodo pun meminta penggunaan dana otsus selama ini dievaluasi secara menyeluruh mengingat jumlahnya cukup besar. Sejak 2002 hingga 2020, pemerintah telah menyalurkan dana otsus ke kedua proviinsi tersebut mencapai Rp 94,24 triliun.
Lebih lanjut kata anak adat Adolof Boryam, Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten perlu evaluasi menyeluruh tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini agar OAP tahu penggunaannya. “Evaluasi ini penting mencakup transparansi, akuntabilitas penggunaannya, agar berguna bagi anak anak asli Papua yang sakit, yang mau sekolah sehingga sasaran dana tersebut semakin jelas penggunaannya bagi OAP,” tegasnya lagi.
Adolof Boryam minta penyaluran dana otsus pada 2021 dibangun dengan sistem, desain, dan cara kerja yang baru serta lebih efektif seperti setiap Keluarga OAP membuka rekening di Bank agar dana Otsus langsung masuk rekeningnya bukan masuk ke rekening pejabat. Dengan demikian, dana otsus nantinya bisa menghasilkan kemajuan bagi masyarakat asli Papua dan Papua Barat.
Perancangan kebijakan dana otsus 2021 harus diketahui anak-anak adat di Papua dengan seluruh komponen OAP di Papua dan Papua Barat sehingga kemerdekaan yang dimaksudkan tercapai yakni pendidikan yang baik, kesehatan terjamin, kesejahteraan tercapai di Tanah Papua ini agar kebijakan ini membuat Papua dan Papua Barat semakin maju,” harap Kepala Distrik.
Bincang-bincang bersama Wartawan, Kepala Distrik kesempatan meminta Presiden RI mempercepat pembangunan di Tanah Papua agar sejajar dengan wilayah Indonesia bagian Barat. Menurutnya, melalui pembangunan infrastruktur, pusat pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus dapat membuat anak-anak Papua semakin mandiri membangun Papua.
Akhirnya, harap Anak Adat Adolof Boryam meminta percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur khususnya Tanah Papua agar mendorong anak-anak Papua untuk berani bekerja membangun daerahnya sendiri. “Mari salurkan dana otsus OAP secara benar bukan untuk Pejabat tetapi untuk rakyat asli Papua yang menderita,” pintah Adolof Boryam mengakhiri wawancaranya. ( Stefi Fun/Ren/MP)
