Lemah Pengawasan Kelautan dan Perikanan Rumpon Philipina Masuki Laut Tambrauw

0
176
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tambrauw, Linderd Rouw, SST.MMA.
- Iklan Berita 1 -

TAMBRAUW, Monitorpapua.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Parat sebagai salah satu wiliayah konservasi nasional.

Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri No. 53/KEPMEN-KP/2017 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Jeen Womom Kabupaten Tambrauw dan Perairan sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Namun sangat disayangkan semua itu bukan dalam pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw melainkan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tambrauw, Linderd Rouw, SST.MMA., Menurut Linder Rouw upaya melindungi potensi perikanan Kabupaten Tambrauw yang bertaraf nasional, terganjal dengan banyaknya peraturan dari Pusat mengakibatkan pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tambrauw sangat lemah.

Salah satu contoh kata Kepala Dinas, tidak ada pengawasan terhadap pencurian ikan atau illegal fishing di seputaran lautan pasifik yang juga menjadi kawasan laut Kabupaten Tambrauw. “Ada satu rompon asal Philpina masuk wilayah Tambrauw di bagian laut Pasifik, Dinas terkait ridak dapat berbuat banyak. Yang melakukan pengawasan sesuai aturan adalah Dinas Kelautan Provinsi Papua Barat.
“Kami mendapat laporan dari nelayan-nelayan Tambrauw bahwa ada rumpon Philipina mencuri ikan. Dan kami sudah melakukan pengawasan serta pengecekan sekitar 30 mil di lautan pasifik, ternyata ada rumpon Philipin masuk kawasan laut Kabupaten Tambrauw. sangat jauh dan kami sudah melaporkan hal ini ke Danramil Sausapor. Kami juga sudah melaporkannya ke Pak Bupati Tambrauw,”jelas Kadis Kelautan dan Perikanan Tambrauw.
.
Tentu, kata Linder Rouw, hal ni membuktikan keseriusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw untuk menjaga laut dan sekitarnya. Meskipun terbatas sarana prasarana.

Ketika ditanya model sistem pengawasan di laut, Kepala Dinas menjelaskan pihak hanya memikili wewenang pengawasan laut sekitar 4 mil saja, selain itu bagian pengawasan dari Provinsi. “Perlu Peraturan Gubernur untuk mengatur sistem pengawasan terpadu sehingga tidak ada lagi pencurian ikan atau illegal fishing di wikayah laut Tambrauw yang juga berada di depan wilayah pasifik. speatboat

Sedangkan terkait penyu blimbing, Pemerintah pusat telah menetapkan Jeen Womom bukan lagi kawasan konservasi di tingkat kabupaten, melainkan sebagai kawasan konservasi tingkat nasional,” terang Kepala Dinas Linder Rouw.

Keputusan Menteri No. 53/KEPMEN-KP/2017
juga mengatur keikutsertaan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program-program pelestarian hingga pembiayaan fasilitas pendukung. Kepala Dinas juga mengapresiasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas bupati pada pengembangan pariwisata.

Tentu, terbitnya Kepmen tentang penetapan kawasan konservasi ini membuktikan ada keseriusan dan kerja keras pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu wilayah kabupaten konservasi yang ada di Indonesia.

Ini adalah bentuk kepedulian KKP untuk menjaga potensi perikananan dan melestarikan penyu blimbing yang hampir punah di wilayah Tambrauw.

Harapan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw, agar ke depan dapat terjalin kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Tambrauw sekaligus menjaga laut Tambrauw agar tidak terjadi ilegal fishing. ( Ren/MP)

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.