KEEROM, Monitorpapua.com – Pasca pembakaran Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Keroom Ondoafi Besar Keerom Herman Yoku menegaskan tidak ada keadilan hukum di Negeri ini. Pasalnya, sebelum terjadi pembakaran dan pengrusakan Kantor Disnaker, warga telah berkali-kali melaporkan tindakan oknum-oknum yang telah banyak merugikan negara seperti para koruptor. Bahkan tegas Herman Yoku, Pemda masa bodoh dengan perilaku kejahatan itu.
Ia berani mengakui secara jujur, setelah melihat gumpalan api yang melahap habis kantor Dinaker. Herman Yoku menyesali tindakan masyarakat Keerom yang mengambil tindakan tak terpuji melakukan pembakaran kantor pemerintah. Maka Ondoafi Herman Yoku, segera mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan kemarahan massa di Keerom.
Ondoafi Besar Keerom Herman Yoku mengatakan setelah dirinya melakukan investigasi terhadap masyarakatnya maka Herman menegaskan tidak ada Keadilan Hukum di Negara ini khususnya di Kabupaten Keeroom Provinsi Papua. Betapa tidak, masyarakat Keeroom meluapkan kemarahannya bukan hanya karena pengumuman CPNS yang berakibat banyak masyarakatnya tidak diterima sebagai ASN tetapi ketidakadilan yang terjadi di Negeri ini.
Hermam Yoku mengakui jika pembakaran kantor Disnaker, kantor PMK serta pengerusakan kantor Bupati dilakukan oleh warganya. “Saya melihat bukan kekecewaan hasil CPNS saja. Namun ada permasalahan lain yang sudah lama disimpan warga. Intinya ini kesalahan pemerintah dan pejabat yang tidak mau mendengar aspirasi rakyat,” tegas Herman Yoku, kepada sejumlah wartawan.
Hal itu tidak berkaitan dengan masalah sesama warga Keerom. Namun murni kekecewaan massa terhadap pemerintah RI yang selama ini tidak memperhatikan aspirasi warganya. Terkait hal itu dia kembali meminta aparat Kepolisian agar tidak berlebihan menangani aksi massa. “Saya minta Gubernur, Kapolda dan Kajati untuk duduk bersama Forkompimda agar pelakunya tidak terjerat hukum. “Saya mengaku dari sisi hukum, mereka salah, namun tindakan emosional massa yang cukup beralasan karena Pemerintah Daerah masa bodoh menerima usulan mereka,”tegasnya.
Herman Yoku mengakui jika pembakaran kantor Dinas Tenaga Kerja, kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta pengrusakan kantor Bupati Keerom, Papua dilakukan oleh warganya adalah kesalahan fatal, maka dirinya meminta pihak-pihak seperti Kapolda dan Kejaksaan Tinggi untuk memberikan rasa keadilan.
Herman meminta aparat tidak berlebihan menghadapi warganya. Sebab aksi pembakaran kantor kemarin karena kecewa dan emosional. “Jadi bukan hanya dari kekecewaan hasil CPNS. Ada juga permasalahan lain yang sudah lama disimpan warga. Intinya ini kesalahan pemerintah dan pejabat yang tidak mau mendengar aspirasi rakyat,” tegas Herman Yoku, Jumat (2/10)
Herman menegaskan, persoalan amuk warga tidak berkaitan dengan masalah sesama warga Keerom. Namun murni akibat kekecewaan terhadap pemerintah. Herman kembali meminta aparat Kepolisian juga tidak berlebihan dalam menangani aksi massa. Sebaiknya duduk bersama untuk menyelesaikan hal ini,” pinta Yoku.
Sementara itu, Kapolda Papua dan Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Keerom Ridwan Rumasukun telah mengetahui pembakaran kantor Dinas Tenaga Kerja yang terletak di Arso, Keerom. Namun Herman meminta aparat tidak berlebihan menghadapi warga. Sebab aksi pembakaran kantor kemarin adalah komulatif dari kekecewaan warga Keerom. (Stefi F/MP)
