RAJA AMPAT-PBD, Monitorpapua.com – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Warmasen di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fasilitas fisik.Keberlanjutan program tersebut juga bergantung pada sejauh mana masyarakat nelayan terlibat dalam menentukan kebutuhan, memanfaatkan fasilitas, hingga ikut menjaganya.
Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena nelayan merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari kebutuhan perahu, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, ketersediaan es, hingga sarana pendukung aktivitas melaut.
Dalam konteks itu, KNMP Warmasen dapat diarahkan bukan sekadar sebagai kawasan dengan fasilitas perikanan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi pesisir yang tumbuh bersama masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah menyelesaikan pembangunan 65 KNMP tahap pertama di berbagai wilayah Indonesia. Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, termasuk salah satu lokasi KNMP tahap pertama tersebut.
Fasilitas KNMP Disiapkan untuk Mendukung Nelayan
Sejumlah fasilitas yang dibangun dalam kawasan KNMP antara lain pabrik es, gudang beku, shelter docking, serta sarana pendukung lainnya. Fasilitas tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas nelayan sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan.
Saat meninjau KNMP Warmasen pada 22 April 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melihat langsung sejumlah fasilitas yang disiapkan di kawasan tersebut.
“Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan program-program dari Bapak Presiden berjalan dengan baik di lapangan,” ujar Gibran dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden.
Dalam kunjungan itu, pemerintah juga mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi. KNMP Warmasen disebut menjadi salah satu lokasi percontohan yang diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi pengembangan program serupa di daerah lain.
“Ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kita mulai dari sini sebagai pilot project. Jika berhasil, akan kita replikasi ke daerah lain,” kata Gibran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan KNMP tidak berhenti pada penyelesaian konstruksi. Tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana fasilitas dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi penggunanya.
Aspirasi Nelayan Menjadi Bagian Penting
Kebutuhan masyarakat pesisir tidak selalu dapat dipetakan hanya dari sisi pembangunan fisik. Nelayan memiliki pengalaman langsung mengenai kondisi lapangan sehingga aspirasi mereka penting dalam menentukan prioritas fasilitas maupun dukungan yang dibutuhkan.
Dalam dialog dengan Wapres, Ketua Koperasi Nelayan setempat Syafuddin Wailata menyampaikan persoalan yang dihadapi nelayan Raja Ampat, termasuk keterbatasan kapal atau perahu.
“Kami para nelayan ini selalu berharap pada hasil tangkapan, Pak. Namun ini nilainya banyak Pak, tapi kita punya kapal-kapal untuk kapal atau perahu atau bodi ini kan masih banyak yang kurang,” ungkap Syafuddin.
Aspirasi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas perikanan perlu berjalan beriringan dengan pemetaan kebutuhan masyarakat. Syafuddin juga menyampaikan persoalan ketersediaan bahan bakar untuk kapal dan berharap adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sekitar kawasan KNMP.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres meminta kebutuhan nelayan dihitung secara rinci dan berbasis data. “Dihitung detail kebutuhan anggota-anggota koperasinya seperti apa, nanti kita bantu. Tapi jangan pakai estimasi. Nggak boleh kira-kira, harus dihitung,” kata Gibran.
Pendekatan tersebut penting karena pembangunan yang berbasis kebutuhan nyata akan membantu pemerintah menentukan prioritas secara lebih terukur.
Dari Pabrik Es hingga Cold Storage
Salah satu persoalan yang kerap dihadapi nelayan adalah penanganan hasil tangkapan setelah melaut. Ketersediaan fasilitas seperti pabrik es dan gudang beku dapat menjadi bagian dari rantai penanganan hasil perikanan.
Dalam skema KNMP, fasilitas seperti pabrik es, gudang beku, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan menjadi bagian dari fasilitas utama yang disiapkan pemerintah. Sekretariat Negara menyebut fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung produktivitas masyarakat nelayan.
Namun, keberadaan fasilitas belum otomatis menjamin keberlanjutan manfaat. Pengoperasian, tata kelola, pemeliharaan, serta keterlibatan pengguna menjadi faktor yang tidak kalah penting.Karena itu, masyarakat nelayan perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pengelolaan, bukan hanya sebagai penerima fasilitas.
Tokoh Adat dan Masyarakat Punya Peran Strategis
Konteks Raja Ampat juga membuat pembangunan KNMP memiliki dimensi sosial dan lingkungan yang khas.
Masyarakat lokal, tokoh adat, serta tokoh masyarakat memiliki posisi penting dalam memastikan pembangunan dapat diterima dan berjalan selaras dengan karakter wilayah.
Pelibatan mereka dapat menjadi ruang untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan lokal, sekaligus membangun kesepahaman mengenai pemanfaatan fasilitas bersama.
Dalam konteks masyarakat pesisir, rasa memiliki menjadi modal sosial yang penting. Fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama akan lebih berkelanjutan apabila masyarakat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberadaannya.
Hal itu juga sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan pembangunan ekonomi pesisir tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan laut Raja Ampat. Penguatan aktivitas ekonomi nelayan idealnya berjalan bersama dengan kesadaran menjaga sumber daya laut yang menjadi basis kehidupan masyarakat.
Gotong Royong Bukan Sekadar Slogan
Gotong royong dalam pembangunan KNMP dapat dimaknai lebih luas daripada sekadar keterlibatan warga dalam pekerjaan fisik.
Semangat tersebut dapat diterjemahkan menjadi partisipasi dalam menjaga fasilitas, menyusun aturan pemanfaatan, memastikan sarana digunakan sesuai peruntukan, serta membangun tanggung jawab bersama terhadap fasilitas yang tersedia.
Pabrik es, gudang beku, bengkel kapal, dermaga, maupun fasilitas perikanan lainnya merupakan aset yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan.
Jika masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk terlibat dalam proses tersebut, fasilitas KNMP berpeluang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari nelayan, bukan sekadar bangunan yang berdiri di kawasan pesisir.
KNMP Warmasen dan Ekosistem Ekonomi Pesisir
Pemerintah menempatkan program KNMP sebagai bagian dari agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sekretariat Negara menyebut program tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, ekonomi biru, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.
Dalam kunjungannya ke Warmasen, Wapres juga mendorong pengembangan lebih lanjut, termasuk pemanfaatan energi surya serta industri pengolahan dan pengalengan ikan untuk meningkatkan nilai tambah hasil laut. Arah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan nelayan dapat dikembangkan dari sekadar aktivitas menangkap ikan menuju rantai ekonomi yang lebih lengkap.
Nelayan tidak hanya melaut dan menjual hasil tangkapan, tetapi juga dapat memperoleh dukungan pada tahap penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.
Meski demikian, pengembangan tersebut membutuhkan tata kelola yang matang, ketersediaan sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, koperasi, masyarakat, dan pelaku usaha.
Keberhasilan Diukur dari Pemanfaatan
Pada akhirnya, keberhasilan KNMP Warmasen tidak cukup diukur dari seberapa banyak bangunan yang telah selesai. Ukuran yang lebih penting adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar digunakan, mampu menjawab kebutuhan nelayan, dikelola secara baik, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah sendiri telah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 untuk memastikan pengelolaan KNMP berjalan terarah, sistematis, efektif, dan efisien.
Pada titik inilah partisipasi masyarakat menjadi penting.
Pemerintah dapat membangun infrastruktur, tetapi masyarakatlah yang akan berhadapan dengan fasilitas tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, kebutuhan warga, aspirasi nelayan, peran tokoh masyarakat dan adat, serta semangat gotong royong perlu terus menjadi bagian dari perjalanan KNMP Warmasen.
Dengan pendekatan tersebut, Kampung Nelayan Merah Putih di Warmasen berpeluang berkembang sebagai kawasan yang tidak hanya memiliki infrastruktur perikanan, tetapi juga memiliki ekosistem sosial dan ekonomi yang tumbuh bersama masyarakat. Bagi Raja Ampat, pembangunan kawasan nelayan pada akhirnya bukan hanya persoalan membangun fasilitas.
Yang lebih penting adalah memastikan fasilitas tersebut hidup, dimanfaatkan, dirawat, dan mampu mendukung kehidupan masyarakat pesisir secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan laut. (Red/*Ren)
 Warmasen di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya tidak hanya berbicara){kind=link}