Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Bukan Kebutuhan Mendesak Penulis: Pastor Izaak Bame
SORONG, Monitorpapua.com – Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bukanlah kebutuhan mendesak. Demikian ditegaskan Pastor Izaak Bame Pr, sebagai bagian dari Masyarakat Asli Papua Barat yang terus mengikuti berita di media yang membahas tentang pemekaran Propinsi Papua Barat Daya oleh Wali Kota Sorong bersama tim yang diberi nama Presedium.
Saya Pastor Izaak Bame, Pr, Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Manokwari-Sorong yang juga sebagai bagian dari Masyarakat Asli Papua yang berdiam di Propinsi Papua Barat memberikan berapa pikiran kepada Gubernur dan Para Bupati-Wali Kota yang berada di Sorong Raya untuk dipertimbangkan .
Pertama, Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bukan satu kebutuhan mendesak masyarakat Papua Barat Daya, karena sejarah munculnya ide bentuknya Propinsi Papua Barat Daya ketika dimunculkan (alm.) Deky Asmuruf adalah tangapan atas Politik waktu itu dimana tidak terpilih sebagai Gubernur Papua Barat periode pertama.
Pasalnya, saat itu ada semacam sentimen Politik antara suku sehingga para Politisi Sorong Raya yang di Dominan oleh saudara-saudara Maybrat merasa kurang dihargai oleh lawan politik saat itu maka saya sarankan tidak perlu lagi isu pemekaran provinsi Papua Barat Daya digaungkan saat sekarang
Kedua: Di tengah arus penolakkan UU OTSUS JILID II oleh seluruh elemen Masyarakat Asli Papua termasuk Masyarakat Asli Papua yang berdiam dan berada di wilayah Sorong Raya baru Wali kota Sorong bersama tim sibuk urus Pemekaran Propinsi Papua Barat Daya ini maksudnya apa?
Masalah di kota Sorong Wali Kota tidak urus dengan baik baru sibuk urus pemekaran Propinsi untuk siapa ? Kota Sorong diambang kehancuran mulai dari begal sampai banjir-longsor dalam waktu tiga (3) bulan terakhir hujan turun di kota Sorong banjir-longsor yang membawa korban nyawa tapi Walikota tidak sibuk namun sibuk urus Pemekaran Propinsi. “Saya berharap saudara saya Walikota Sorong uruslah kota Sorong lebih baik dulu,” harap Pastor Izaak.
Ketiga, Pemekaran Kabupaten yang ada di Sorong Raya ini belum diurus dengan baik, baik itu sistem Pemerintahan, Infrastruktur, nilai berpihakan kepada Masyarakat Asli Papua dan sejumlah hal lain yang perlu menjadi perhatian serius para Bupati-Walikota yang berada di Sorong Raya. Mohon Walikota Sorong bersama Tim dan Gubernur Papua Barat jangan menambah penderitaan terud kepada.rakyat asli Papua, cukup sudah mereka menderita batas Papua dan Papua Barat.
“Saya belum melihat kebutuhan mendasar untuk dimekarkan provinsi Papua Barat Daya. Jangan hanya demi untuk rebut jabatan lalu korbankan Masyarakat kecil,” tegas Izaak Bame.
Keempat, Jangan manfaatkan kesempatan penolakan UU OTSUS oleh Masyarakat Asli Papua lalu Walikota Sorong dan Tim mendesak Gubernur untuk cepat antar aspirasi Pemekaran Propinsi Papua Barat Daya ke Menteri Dalam Negeri. Menurut saya ini bukan niat yang baik, karena penolakan UU OTSUS dengan sendirinya Pemekaran pun ditolak jangan manfaatkan kesempatan dalam.kesempitan untuk mendapatkan sesuatu bagi orang banyak tapi tidak melalui cara yang baik.
Kelima, Saya mendukung Pemekaran apa pun namanya yang penting itu sungguh menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, jangan aspirasi dari pejabat. Karena para pejabat kejar jabatan bukan untuk pelayanan bagi masyarakat sangat kuat di Negara Republik Indonesia ini dan terlebih wilayah Sorong Raya.
“Akhirnya kepada seluruh Masyarakat Asli Papua Wilayah Sorong Raya, saya mohon supaya kritisi setiapd kebijakan dari para pemimpin kita supaya jangan menyesal di belakang, kemudian tidak ada manfaatnya. (Rlis/*)
