TAMBRAUW, Monitorpapua.com – Pemerintah Kabupaten Tambrauw mengapresiasi kinerja Wartawan di Tambrauw, Kabupaten Konservasi, Provinsi Papua Barat Meskipun Dewan Pers telah meluncurkan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2018 di seluruh provinsi di Indonesia tidaklah menyurutkan semangat kebebasan Pers yang bertanggungjawab, mandiri, independen, akuntable di Kabupaten Tambrauw.
Di usia ke 10 tahun, PemdaTambrauw berharap pihak wartawan tetap mematuhi kode etik Jurnalistik. “Menulis berita harus mematuhi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, cek dan receck agar berita berimbang,” ujar Staf Ahli Bidang Pemerintahan Mousce Woria.
Data yang diterima Monitorpapua.com, Aceh jadi provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tertinggi. Namun Papua menjadi juru kunci IKP. Artinya, secara nasional kemerdekaan pers di Indonesia masih masuk dalam kategori agak bebas. Demikian data Dewan Pers 2019.
Meskipun demikian, selama ini Pemerintah Kabupaten Tambrauw tetap menghormati kehadiran wartawan yang bekerja di wilayah Tambrau Hal ini dikatakan Staf Ahli Bupati, Mousche Woria, MSi kepada Dewan Pers saat berkunjung ke Sorong. Menurut Staf Ahli Pemda Tambrau itu, Pers Nasional adalah pilar keempat yang menjadi kekuatan bangsa dan negara ini. Selain Eksekutif, Legislatif, Yudilatif, kata Staf Ahli, Pers adalah Pilar keempat yang masih diakui Negara.
Maka Pemda Tambrauw tetap menghargai kehadiran Pers di Kabupaten Konservasi ini karena Pers sangat membantu perkembangan pembangunan dan mencerdaskan bangsa.
“Pemda terbuka dengan Pers, Pemda tidak pernah intervensi,” kata Juven wartawan Papua Barat Pos. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sorong Raya Provinsi Papua Barat, Laurent R mengatakan Tim Peneliti Nasional Dewan Pers, telah mengungkapkan, angka tersebut sudah menunjukkan usaha media massa dalam memerdekakan pers walaupun Papua Barat belum menunjukan tingkat tertinggi.
Wilayah survei penelitian ini belum mencapai 34 provinsi tercatat, angka itu memiliki kategorisasi, IKP Politik 71,11; IKP Ekonomi 67,64 dan IKP Hukum 67,08. Dalam IKP ini ada tiga besar provinsi yang dinilai memiliki kemerdekaan pers kategori baik/cukup bebas yakni, Aceh 83,87. Sedangkan urutan terendah ditempati Papua 62,69 dengan kategori sedang/agak bebas.
Walaupun demikian, kata mantan Ketua Dewan Pers Yosep, pihaknya memiliki catatan penting untuk kemerdekaan pers di luar Jawa, khususnya di Kalimantan dan Sulawesi, yang memiliki ketergantungan ekonomi.
Berikut indeks Kemerdekaan Pers 2018 di 34 provinsi di Indonesia yang dilansir Monitorpapua.com dari Sumber
- Aceh 83,87 (baik/cukup bebas)
2. Kalimantan Utara 82,7 (baik/cukup bebas)
3. Sumatera Selatan 79,88 (baik/cukup bebas)
4. Kalimantan Barat 79,71 (baik/cukup bebas)
5. Kalimantan Tengah (baik/cukup bebas)
6. Kepulauan Riau 77,66 (baik/cukup bebas)
7. Kalimantan Timur 76,86 (baik/cukup bebas)
8. Jambi 76,69 (baik/cukup bebas)
9. Bengkulu 76,65 (baik/cukup bebas)
10. Sulawesi Utara 76,33 (baik/cukup bebas)
11. Kalimantan Selatan 76,2 (baik/cukup bebas)
12. Sulawesi tenggara 75,79 (baik/cukup bebas)
13. Banten 75,19 (baik/cukup bebas)
14. Gorontalo 74,08 (baik/cukup bebas)
15. Sulawesi Tengah 73,49 (baik/cukup bebas)
16. Jawa Barat 73,17 (baik/cukup bebas)
17. Sumatera Barat 73,09 (baik/cukup bebas)
18. Bangka Belitung 72,6 (baik/cukup bebas)
19. Jawa Tengah 72, 33 (baik/cukup bebas)
20. Maluku 72,31 (baik/cukup bebas)
21. Riau 72,07 (sedang/agak bebas)
22. Bali 71,98 (sedang/agak bebas)
23. Lampung 71,73 (sedang/agak bebas)
24. Sulawesi Selatan 71,73 (sedang/agak bebas).
25. Maluku Utara 70,81 (sedang/agak bebas)
26. NTB 69,93 (sedang/agak bebas)
27. NTT 68,64 (sedang/agak bebas)
28. Sulawesi Barat 68,18 (sedang agak bebas)
29. DKI Jakarta 68,17 (sedang/agak bebas)
30. Sumatera Utara 67,87 (sedang/agak bebas)
31. Papua barat 67,34 (sedang/agak bebas)
32. Jawa Timur 65,74 (sedang/agak bebas)
33. DIY 62,72 (sedang/agak bebas)
34. Papua 62,69 (sedang/agak bebas)
Demikian data Dewan Pers. (Gery/Ren/IWO)
