Polemik Arti Sebuah Nama Venue PON 2021

0
101
- Iklan Berita 1 -

JAYAPURA, Monitorpapua.com – Sesuai undangan yang sudah disebarkan secara online, hari ini, Jumat, 23 Oktober 2020 digelar acara peresmian 9 buah Venue PON, salah satunya Venue PON lapangan Tenis milik Pemkot Jayapura, kini masih menuai protes soal penempetan nama.

Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano alias BTM meminta Venue PON XX di lapangan Tenis yang sudah dirombak atau direnovasi Pemprov Papua, tidak boleh menggunakan nama yang tidak sesuai dengan kearifan lokal, harus sesuai nama yang sudah diusulkan pemkot Jayapura.

Nama yang sudah diberikan, entah oleh siapa di Pemda Pemprov Papua pada Venue PON di lapangan tenis itu, yakni “Wonda Lambu” tidak mencerminkan kearifan lokal daerah Porth Numbai (kota Jayapura) inilah, menuai protes BTM sebagai Walikota Jayapura.

Sesuai keterangan Walikota Jayapura, Lapangan Tenis ini merupakan aset Pemerintah kota Jayapura. Lapangan tenis ini diminta Pemprov Papua waktu itu, untuk dijadikan Venue PON buat PON XX tahun 2020, yang sudah diundurkan ke tahun depan (2021).

“Lapangan tenis ini diminta direnovasi Pemerintah provinsi Papua dan kami mendukungnya, karena akan dibangun lapangan tenis bertaraf internasional. Ini memang aset pemerintah kota, dan secara adat namanya itu adalah “SIAN SOOR,” terang Walikota {21/10}.

Lagi kata Walikota, soal nama untuk venue itu sendiri sudah pernah diminta oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga provinsi Papua ke Pemkot Jayapura.

Harapannya, nama Sian Soor yang sudah disampaikan dapat dipakai pada venue PON Tenis tersebut. Anehnya, muncul kemudian nama lain yang dipakai, yaitu “WONDA LAMBU.”

“Berdasarkan surat yang disampaikan Disorda provinsi Papua soal nama yang akan diberikan, maka itu kami sudah mengusulkan nama Sian Soor.Pemprov Papua harus mengikuti nama yang sudah kami usulkan, karena ini aset dan tanah pemerintah kota Jayapura. Ini wilayah adat suku Hamadi. Jika pakai nama lain, kami jelas akan palang!.” tegas BTM.

Terkait kearifan lokal, Walikota mencontohkan lagi pemberian nama pada aset-aset yang ada di kota Jayapura, salah satu contohnya seperti nama yang sudah dipakai pada Jembatan Youtefa kota Jayapura itu sendiri, kendatipun waktu itu sudah ada sederet nama yang diusulkan.

“Pemberian nama itu harus berdasarkan kearifan lokal. Contohnya seperti pada Jembatan Youtefa. Ada prasastinya yang sudah dibuat.

Waktu itu ada sejumlah nama yang diusulkan, tapi pak Presiden lebih mendengarkan usulan Walikota Jayapura, sehingga nama Youtefalah yang setuju dipakai. Jadi dengan tegas kami menolak nama yang diberikan Pemprov itu,” tegas Walikota Jayapura kepada media ini. (Stevi Fun/MP)

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.