Setiap 1 Desember Menjadi Tanggal Keramat Rakyat Papua atau Kiamat?

0
95
Pastor Izaak Bame, PR
- Iklan Berita 1 -

“Pemerintah Indonesia melihatnya sebagai tanggal keramat hampir semua elemen Bangsa tidak tenang dan tidak nyenyak istirahat atau tidur malam mulai Jakarta sampai Propinsi dan Kabupaten-Kota seluruh Papua-Papua Barat”

Penulis : P. Izaak Bame, Pr

SORONG, Monitorpapua.com – Setiap 1 Desember menjadi ancaman bagi Pemerintah Indonesia. Pasalnya sejak 1 Desember 1999 sampai 1 Desember 2020, Pemerintah Indonesia melihatnya sebagai tanggal keramat hampir semua elemen Bangsa tidak tenang dan tidak nyenyak istirahat atau tidur malam mulai Jakarta sampai Propinsi dan Kabupaten-Kota seluruh Papua-Papua Barat.

Orang berkumpul untuk berdoa saja pun dilarang. Fenomena itu membuàt Saya Pastor Izaak Bame, Pr, ikuti dengan baik setiap 1 Desember pasti Pejabat Negara Republik Indonesia dengan banyak cara membujuk Orang Asli Papua supaya tetap di bawah kekuasan Bangsa Indonesia ternyata rayuan itu semakin membuat saya dan seluruh Rakyat Asli Papua sadar bahwa saya bukan warga negara Indonesia tapi saya dipaksa mengakui diri sebagai Warga Negara Indonesia

Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan berapa sikap yang ditunjukkan oleh Pemimpin Pemerintah Republik Indonesia mulai dari DPRI sampai dengan Gubernur-Bupati-Wali Kota di seluruh tanah Papua.

Terkait situasi ini saya Pastor Izaak Bame, Pr, memberikan berapa catatan untuk bisa menjadi perhatian bersama.

Pertama, Untuk Pemerintah Republik Indonesia kalau mau supaya Rakyat Asli Papua melihat diri dan mengakui diri sebagai Warga Negara Indonesia yang utuh maka pendekatan TNI-POLRI dengan cara kekerasan harus dihentikan.

“Manusia siapa, yang setiap hari melihat anaknya, suaminya dan istrinya dibunuh oleh TNI-POLRI dan tinggal diam ? Kecuali tikus mungkin bersikap diam tapi manusia tidak mungkin diam melihat dirinya diperlakukan tidak adil, maka jangan heran kalau saya dan seluruh Rakyat Asli Papua menolak sebagai Warga Negara Indonesia,” tegas Izaak Bame.

Penolakkan terjadi karena perlakuan yang tidak memperhatikan dan menempatkan saya dan seluruh Rakyat Asli Papua sebagai Manusia yang mempunyai Martabat yang sama seperti Manusia lain di Indonesia dan dunia.

Kedua, Apa yang salah bagi Rakyat Asli Papua mengatakan diri bukan sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan bahwa sejak 17 Agustus 1945 saat Ir. Soekarno dan Drs Muhamad Hatta, merumuskan teks Proklamasi, UUD dan membacakan teks Proklamasi Bangsa Indonesia yang baru diumumkan kemerdekaannya hanya untuk Bangsa Melayu walaupun sebagian Bangsa Melanesya masuk yaitu seluruh Daerah Nusa Tenggara dan Maluku.

Hanya Papua atau Neuwgunia biarlah mereka mengatur dan mengurus dirinya bila kelak siap maka merdeka sendiri sebagai sebuah Bangsa Merdeka dan hal itu terwujud pada 1 Desember 1961 diumumkan persiapan Kemerdekaan Papua dengan kelengkapannya yaitu Lagu, Bendera, Mata Uang, Lambang Negara dan pada saat Bangsa Papua siap menyatakan diri untuk Merdeka barulah Bangsa Indonesia justru menghalangi maka pada saat itu terjadi dua kelompok pro Indonesia dan kontra Indonesia.

Presiden Ir.Joko Widodo harus tahu bahwa Rakyat Asli Papua pada tahun 1961-1969 yang kontra Indonesia sebanyak 775 ribu orang lebih banyak dari pada 1025 orang yang dikumpulkan untuk mengatakan tetap bersama Indonesia yang dikenal dengan PEPERA, amat logis tidak mungkin suara terbanyak yang menolak mengatakan bahwa saya Bangsa Indonesia dengan mengikuti 1025 kecuali anak kecil dan Orang idiot yang mengakui karena tidak tahu menentukan pilihan.

Ketiga, Setiap penjelasan dari penjabat Indonesia baik Sipil mau pun TNI-POLRI tidak pernah memberi penjelasan yang secara pengaturan dapat dipertanggung jawabkan. Penjelasannya selalu dan selalu mari kita jaga keamanan, saya amat heran memangnya rasa aman itu milik Gubernur, Bupati-Wali Kota

TNI-POLRI atau kah milik setiap manusia yang sejak lahir sudah miliki rasa aman itu.

Akhirnya, bukan rahasia bagi saya dan seluruh Rakyat Asli Papua bahwa setiap 1 Desember adalah Proyek buat Pemerintah Daerah habiskan anggaran sisa akhir tahun dengan alasan membantu keamanan pada hal keamanan yang dibuat-buat oleh Pemerintah. Begini kah cara sebuah Bangsa mendidik masyarakatnya ?

Keempat, Saya Pastor IZAAK BAME Pr, dan seluruh Rakyat Asli Papua mengatakan secara terbuka.

Kami bukan warga negara Indonesia, tapi kami dipaksakan menjadi warga negara Indonesia. Karena itu Pemerintah Republik Indonesia saat ini di bawah komando Ir. Joko Widodo dan siapa pun yang akan ganti pada 2024 sebagai Presiden supaya tahu, saya dan seluruh Rakyat Asli Papua sejak 01 Desember 1961 sampai hari ini 01 Desember 2020 dan nanti tetap memperingati HUT Negara West Papua walaupun tidak ada upacara untuk naikkan Bendera.**

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.