Tambrauw, Monitorpapua.com –
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat mengadakan Workshop Implementasi sistem pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Selasa (27/8) berlangsung di Aulla Meridien Hotel.
Ketua Panitia Sofyanto Tinna, ST mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan workshop SPIP adalah efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara serta ketaatan terhadap perundang-undangan berdasarkan Undang -Undang nomor 1 Tahun 2014 pasal 58 ayat 2 tentang perbendaharaan negara dan peraturan pemerintah tentang SPIP.
Kegiatan ini melibatkan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris, Kepala Sub bagian perencanaan keuangan serta bendahara keuangan dengan narasumber berasal dari BPKP Papua Barat berlangsung selama lima hari 27 Agustus sampai 31 Agustus 2019,” terang Ketua Panitia.
Pejabat BPKP Papua Barat, Yuli Kurnianto dalam arahannya mengatakan, berdasarkan PP No 60 Tahun 2008, ada Lima unsur yang harus diketahui dalam pemerintahan yakni, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Informasi Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern. Oleh karenanya, kegiatan Workshop SPIP dalam pemerintahan sangat bermakna karena merupakan proses Integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas terciptanya tujuan organisasi, sehingga aset yang dimiliki oleh Pemda Tambrauw betul-betul dikelolah secara efektif dan efisien,” ungkap Kurnianto.
Bupati Tambrauw yang diwakili Asisten II Setda Kabupaten Tambrauw, Saur Situmorang, SH mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan workshop terkait penguatan implementasi SPIP sebagai bentuk komitmen Pemda Tambrauw dalam mewujutkan Good Goverence, Clean Government dan Open Government dengan membenahi kinerja dan pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten Tambrauw.
Bupati merasa gembira karena keinginan Pemda dalam meningkatkan manajemen keuangan mendapat respon yang baik dari eksekutif dan legislatif sehingga terjadi peningkatan yang signifikan atas pengelolaan keuangan pemerinta kabupaten Tambrauw yang berbuah penghargaan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak Lima kali berturut-turut yang di berikan BPK terhadap pengelolaan keuangan Daerah.
Penerapan SPIP bukan sekedar formalitas untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan perundangan undangan. SPIP harus diterpakan sebagai suatu budaya atau kultur pengendalian (control culture) yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi. Maka Saya himbau kepada setiap perangkat daerah untuk wajib menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh,sehingga program dan kegiatan yang telah disusun, dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan serta pertanggungjawaban keungan dan kinerja menjadi akuntabel
Bupati mengucapkan terima kasih kepada kepala BPKP perwakilan papua barat beserta jajaran atas kerjasamanya dalam penguatan SPIP di pemerintah kabupaten tambrauw.Namun kami sadari, masih banyak kelemahan yang perlu kami benahi, utumanya dalam pemenuhan adminstrasi. Untuk itu kami tetap mengharapkan adanya pembinaan secara berkelanjutan agar nantinya di tahun 2020 seluruh OPD dapat meningkatkan diri ke level yang lebih baik sesuai dengan target RPJMN dan RPJMD di kabupaten tambrauw.
“Kepada peserta workshop gunakanlah kesempatan ini sebaik baiknya guna menimbah ilmu, mengenal sistem pengendalian internal. Bertanyalah sebanyak-banyaknya kepada tim BPKP yang memberikan mayeri,” ajak Situmorang dengan memukul gendang tifa pertanda kegiatan workshop resmi dilaksanakan. (Soter R/IWO)
