Dinas Perhubungan Kota Sorong Terapkan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

0
288
- Iklan Berita 1 -

SORONG, Monitorpapua.com – Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong Paul Lazarus Yawan, S.Sos melalui Kabid LLAJ Kota Sorong, Zikri Atiqi Helmi S.SIT., MM., mengatakan sudah waktunya masyarakat Kota Sorong mengkaji kembali Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin). Hal ini sesuai Peraturan Daerah Kota Sorongnomor 19 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalulintas di Jalan.

Hal ini dikatakan Kabid LLAJ Kota Sorong, Zikri Atiqi Helmi S.SIT., MM., melalui Staf LLAJ
Risman A.ST dan Hasrul ST., kepada media ini saat mengadakan pengawasan dan peninjauan lapangan terkait maraknya bangunan liat tanpa mengantongi ijin Andalalin. Risman ST bersama Tim Dinas Perhubungan Kota Sorong saat mengadakan sosialisasi kepada sejumlah pemilik bangunan di antaranya Aston Hotel, Damri, SPBU Km 16, Minimarket Yohan Km 13 samping Yuti.

Risman mengatakan Andalalin adalah kajian yang menilai dampak yang ditimbulkan akibat pengembangan tata guna lahan terhadap sistem pergerakan lalu lintas pada suatu ruas jalan terhadap jaringan transportasi sekitarnya. “Jika tidak ada izin Andalalin maka harus mengurus ijin terlebih dahulu. kemudian boleh mendirikan bangunan atau usaha yang tidak berakibat macetnya lalu lintas jalan raya,” terang Risman.

Ķepala Dinas Perhubungan Kota Sorong Paul Lazarus Yawan, S.Sos melalui Kabid LLAJ kota Sorong Bapak Zikri Atigi Helmi ,S.SIT.MM., kepada wartawan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Sorong mengatakan pelaksanaan suatu kegiatan usaha pada
umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas
tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa.

“Kegiatan atau usaha yang bersangkutan tentu untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kota Sorong tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan, Mengingat Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Undang-Undang Nomor 45 Tahun,” terang Staf LLAJ Risman A.ST dan Hasrul.ST kepada media ini.

Pantauan media, banyak pengusaha mulai membangun usahanya tidak mengerti andalalin. Mereka hanya memiliki ijin AMDAL atau IMB saja dan tidak membuat andalalin. “Padahal andalalin ini sudah berlaku mulai 2019 yang lalu sudah ditetapkan secara nasional,” ungkap Risman di depan salah satu pendiri usaha. Jika tidak mematuhi andalalin bisa dicabut izin usahanya. (J.Girsang, Ren/ MP)

Berikan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.