KOTA SORONG, Monitorpapua.com
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil) Provinsi Papua Barat, Luksen Jems Mayor melantik atau mengukuhkan Kelompok Kerja (POKJA) Penyuluh Lintas Agama, Pengawas Lintas Agama dan Guru Lintas Agama serta Sosialisasi Moderasi Beragama di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, bertempat di Aula Asrama Haji Kota Sorong Papua Barat Daya, Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10.00 Wit.
Pengukuhan ini disaksikan Kasubag TU Kanwil Papua Barat, Kepala Kantor Kemenag Kota Sorong dan KTU, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sorong dan KTU serta seluruh Kepala Seksi, Penyelenggara, Pengawas serta 50 orang pengurus POKJA.
Sebelum melakukan pelantikan dan penandatanganan SK, Kakanwil memberikan pertanyaan, apakah saudara-saudari bersedia dilantik? “Ya, kami bersedia,” ucap tiga orang Ketua Pokja mewakili seluruh peserta. Selanjutnya Kakanwil secara resmi mengukuhkan.
Dalam sambutannya, Luksen Jems Mayor mengucapkan selamat kepada Kerja Pokja dan seluruh pengurus serta anggota yang baru saja dilantik. Ia juga mengingatkan semua yang dilantik agar bekerja lebih baik sesuai harapan Menteri Agama. “Pengukuhan ini merupakan amanah dan tanggung jawab besar. Saya berharap pengurus yang baru saja dilantik, dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi bangsa dan negara tercinta,” tegas Luksen Jems Mayor.
Kemudian, Kakanwil PB memberikan petunjuk terkait penyusunan program kerja masing-masing Pokja agar dapat memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan tepat sasaran yang harus diperhatikan. “Sesuai petunjuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan Surat Edaran No SE.2 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama dan Penghulu dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah. Ada empat program prioritas yang secara eksplisit dalam edaran tersebut, yaitu penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan,” terang Kakanwil
“Program kerja yang disusun dapat diimplementasikan secara maksimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas keharmonisan kerukunan umat beragama di Provinsi Papua Barat Daya. “Saya minta kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pokja ini, bekerja sama dengan baik, professional, saling bersinergi dalam menyusun program kerja berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan keharmonisan umat beragama di Provinsi Papua Barat Daya.
Kakanwil juga mensosialisasikan indikator moderasi beragama yakni Komitmen Kebangsaan, Anti Kekerasan, Toleransi, dan Penerimaan Terhadap Tradisi.
Komitmen Kebangsaan
“Pokja Lintas Agama harus ingat nilai-nilai Moderasi Beragama dalam konteks keberagaman, Moderasi Beragama memiliki peran penting memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat,” terang Kakanwil
Sedangkan Komitmen Kebangsaan, lanjut Kakanwil, dalam konteks moderasi beragama mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua agama dan kepercayaan untuk berkembang dan hidup berdampingan secara damai. Pancasila sebagai dasar negara menjadi panduan dalam menjunjung moderasi beragama.
Toleransi
Toleransi merupakan kunci menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi bukan hanya sekadar sikap saling menghormati, tetapi saling membantu bekerja sama menciptakan suasana damai dan harmonis. Toleransi dalam konteks moderasi beragama mencakup kemampuan menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta memberi kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan tanpa rasa takut atau tekanan
Anti Kekerasan
Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Kita harus memahami agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, kita harus hadir dan memberikan penyuluhan damai. Moderasi beragama mengedepankan dialog dan komunikasi efektif antara berbagai kelompok masyarakat. Dialog antar umat beragama juga menjadi sarana untuk menemukan solusi terhadap konflik. Pendidikan juga menjadi instrumen penting dalam penerapan moderasi beragama yang anti kekerasan.
“Tak lupa, media sosial dan teknologi informasi juga memiliki peran penting dalam penerapan moderasi beragama anti kekerasan. Kita semua yang memiliki media sosial perlu menyajikan informasi yang akurat dan seimbang tentang isu-isu keagamaan. Menghindari pemberitaan memprovokasi. Penggunaan media sosial harus bijaksana dan bertanggung jawab, menghindari penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi memicu kekerasan.
Akomodasi dan Penerimaan Terhadap Tradisi dan Budaya
Keberagaman budaya dan tradisi merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Moderasi beragama juga mencakup sikap akomodatif dan penerimaan terhadap perbedaan tradisi dan budaya. Sebagai bangsa yang besar, kita harus bersikap terbuka dan menerima perbedaan, Penerimaan terhadap tradisi dan budaya dalam konteks moderasi beragama mencakup penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman cara beribadah, adat istiadat, dan tradisi yang ada di masyarakat dalam kegiatan sosial melibatkan masyarakat lintas agama
Secara terpisah, Koordinator Kerukunan Umat Beragama Kantor Kementerian Agama Papua Barat, Abraham Yumte menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan pelantikan. “Pelantikan Pokja merupakan bentuk kerja sama lintas agama dalam membangun masyarakat lebih damai dan toleran, langkah strategis memperkuat dialog antar agama dan memastikan pendidikan keagamaan di Papua Barat Daya berjalan harmonis dan inklusif. Pentingnya koordinasi dan sinergi antara penyuluh, pengawas, dan guru lintas agama,” terang Yumte.
Akhirnya, Kakanwil Luksen Jems Mayor berharap semua program kerja yang terlaksana bisa diceritakan dalam sebuah buku, dicetak bukunya dan dijadikan sumber inspirasi bagi generasi berikutnya. (Laurent Reresi)
