SORONG, Monitorpapua.com.- Para pengusaha muda Orang Asli Papua (OAP) sangat kecewa dengan kepemimpinan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Salah satunya, Absalom Malaseme sebagai Ketua Himpunan Pribumi se-Sorong Raya sekaligus pemilik hak ulayat di lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jalan Sorong–Klamono KM 16, menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Absalom menilai pemerintah daerah tidak memberdayakan Orang Asli Papua (OAP), khususnya para pengusaha lokal, dalam proses pembangunan kantor gubernur tersebut. Padahal, menurutnya, OAP memiliki kapasitas dan sumber daya untuk ikut berkontribusi secara langsung.
“Kami dari gabungan pengusaha muda Moi sangat menyesalkan sikap pemerintah daerah, terutama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yang tidak melibatkan OAP dalam pembangunan ini,” ujar Absalom kepada wartawan.
Tuntutan kami tidak merugikan pemerintah daerah PBD maupun pihak kontraktor, tetapi berikan kami ruang dalam pengadaan Galian C dan lain sebagainya, sehingga kami bisa hidup di tanah kami sendiri,” ujarnya
Ia juga menyebutkan, keterlibatan OAP seharusnya dapat dimulai dari penyediaan material dasar pembangunan, seperti pengadaan tanah timbunan, pasir uruk, kayu, serta kebutuhan lainnya yang tersedia di wilayah adat setempat.
Menurut Absalom, pengabaian terhadap peran OAP bukan hanya merugikan masyarakat adat secara ekonomi, tetapi juga mencederai semangat pemberdayaan dan keadilan pembangunan di Papua Barat Daya.
Ia menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak mendapat perhatian serius, pihaknya berencana melakukan pemalangan di lokasi pembangunan kantor gubernur dalam waktu dekat.
“Kami meminta perhatian khusus dari pemerintah, terutama Gubernur Papua Barat Daya, agar persoalan ini segera disikapi dan OAP dilibatkan secara nyata,” tegasnya. (Gidiion G)
 sangat kecewa dengan kepemimpinan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.){kind=link}