SORONG, Monitorpapua.com. – Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Barat Daya mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat, khususnya Satuan Kerja BPJN Wilayah III Sorong, agar serius mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Pembangunan di Papua.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi penyampaian aspirasi yang menyoroti masih minimnya keterlibatan pelaku usaha Orang Asli Papua dalam proyek-proyek strategis pemerintah. Kondisi ini dinilai membuat masyarakat Papua hanya menjadi penonton dan terus menderita di atas tanahnya sendiri. Aksi tersebut disampaikan pada Selasa (13/1/2026).
Koordinator aksi yang juga Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat Daya,Thomas Jeferson Baru, menegaskan bahwa Perpres 108 Tahun 2025-sebagai pengganti Perpres Nomor 17 Tahun 2019-mengatur pemberlakuan khusus yang wajib dijalankan oleh seluruh kementerian dan lembaga yang berkedudukan di Papua.
Menurut Thomas, kebijakan tersebut merupakan perintah langsung Presiden untuk menjamin keberpihakan kepada pelaku usaha Papua dalam rangka percepatan pembangunan yang berkeadilan.
Namun, dalam praktiknya, kebijakan itu dinilai belum diimplementasikan secara maksimal oleh Satker BPJN Wilayah III Sorong.
“Kami minta kementerian melalui Satker BPJN Wilayah III Sorong benar-benar menjalankan Perpres 108 Tahun 2025. Ini perintah negara, bukan sekadar imbauan,” tegas Thomas Jeferson Baru.
Ia menyatakan pihaknya memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada Satker BPJN untuk memberikan jawaban dan kepastian sikap terkait tuntutan tersebut.
“Kami berikan waktu satu minggu untuk menerima jawaban dari pihak Satker BPJN. Jika tidak ada respons, minggu depan kami akan datang dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.
Terkait aksi dari teman-teman pengusaha asli Papua yang tergabung dalam KAPP, Kepala Satker BPJN Wilayah III Sorong, Wahyudi menyambut baik tuntutan yang disampaikan Asosiasi Kontraktor OAP Papua Barat Daya.
“Prinsipnya kami sangat terbuka beraudiensi dengan semua unsur pengusaha asli Papua, dari pelbagai organisasi yang meminta, dan sudah sering juga kami bertemu langsung untuk menerima aspirasi mereka untuk kami teruskan ke pimpinan,” terang Wahyudi (Stev, Ren)
 Provinsi Papua Barat Daya mendesak Kementerian Pekerjaan Umum){kind=link}