Tambrauw, Monitorpapua.com – Aksi demo pemalangan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tambrauw terjadi lagi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw, Selasa (19/3) pagi tadi. Akibatnya, kegiatan perkantoran lumpuh total.
Betapa tidak, Para pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Tambrauw khususnya Orang Asli Papua (OAP) menolak banyak aturan mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS). Aksi tersebut, dipicu tiga hal yakni ketidakpuasan terhadap ketersediaan kuota, batas usia dan ketidaksesuaian Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK KTP) dan Nomor Induk Kartu Keluarga (NIK KK).
Akibat aksi demo, para pencaker melakukan pemalangan terhadap Kantor BKD sehingga aktivitas kantor tersebut lumpuh total. Koordinator Lapangan (korlap), Melvin Wasabiti menjelaskan pihaknya merasa tidak puas dengan penetapan kuota dan batas umur untuk tahapan CPNS di Kabupaten Tambrauw.
“Kami seluruh para pencaker minta kepada pemerintah untuk kembali mempertimbangkan keputusan yang telah diambil,” jelasnya saat diwawancara di depan Kantor BKD.
Melvin Wasabiti, salah satu pencaker mengaku prihatin dan penuh tanya soal tindakan BKD atas penempelan penerimaan CPNS di Kabupaten Tambrauw tanpa penjelasan soal pengumuman tersebut.
Selain itu, sebutnya jumlah kuota penerimaan CPNS tahun 2019 sebanyak 300 kuota merupakan angka yang tidak relevan karena kuota tersebut tidak menjawab seluruh kebutuhan para pencaker di Kabupaten Tambrauw khususnya OAP.
“Para pencari kerja diminta mendaftar secara online. Kemudian mengikuti test secara offline. Apakah rakyat Tambrauw seluruhnya sudah bisa mengoperasikan komputer. Mendaftar Online saja sulit. Ini persoalan yang sangat memberatkan rakyat Tambrauw,” ujarnya.
Karena itu dirinya berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw agar kembali melihat rakyat Tambrauw yang tidak semuanya bisa mengoperasikan ķomputer.
Selain itu kuota yang sudah ditetapkan sangat tidak relevan karena tidak menjawab kebutuhan para pencaker,” jelasnya di depan Kantor BKD usai melakukan pemalangan.
Dikatakannya berdasarkan kuota penerimaan tahun ini lebih dominan tenaga guru dan kesehatan. Padahal, lanjutnya banyak tenaga guru dan kesehatan yang tersebar di setiap wilayah tidak pernah menjalankan tugasnya secara baik.
Ditegaskan lagi, jika aspirasi ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah maka seluruh para pencaker akan terus melakukan aksi kemudian golput pada pemilu nantinya.
Selain persoalan itu, sebutnya sinkronisi data antara NIK KTP dengan NIK KK tidak konek ketika melakukan pendaftaran sehingga mengakibatkan banyak pencaker mengalami kendala.
Satuan Pamong Praja dan diback up Polsek Sausapor dan Satuan Brimob dan Koramil menjaga ketat aksi demo itu sehingga tidak terjadi tindakan anarkis. Sampai berita ini diekspos pemalangan belum dibuka dan para pencaker pun masih menunggu hingga kedatangan Pak Bupati dan Sekda. (Red, Soter IWO).
