

PAPUA BARAT DAYA, Monitorpapua.com.- Apakah tidak ada program yang lebih baik daripada “Makan Bergizi Gratis” (MBG)?. Sebuah pertanyaan reflekti-kritis ditulis Pastor Izaak Bame, Pastor Gereja Katolik Keuskupan Manokwari-Sorong, kepada media ini. Pasalnya, sejak 2014 ketika Haji Prabowo Subianto pecatan Kopasus tahun 1998, mencalonkan dirinya sebagai Calon Presiden pada pemilihan Presiden periode 2014-2019, spontan RD. Izaak Bame mengatakan Prabowo bisa saja menjadi Presiden tapi Pemerintahannya terus akan menghadapi gejolak yang luar biasa dari kalangan masyarakat Indonesia. Tentunya mereka yang berpikir kritis. “Asumsi saya itu benar adanya walaupun belum 100 % namun Pemerintahan Prabowo Subianto berjalan empat (4) bulan satu (1) hari mulai dirasakan gejolak dari Masyarakat,” papar Pastor Izaak Bame.
Pertama, Penolakan dari Masyarakat Papua Selatan atas Program Strategis Nasional (PSN). Menurut banyak pihak Program yang akan gagal itu tidak membawa manfaat bagi Masyarakat Papua kecuali mereka yang buta sajalah yang mendukung program yang tidak bermanfaat apa-apa bagi Masyarakat Papua Selatan yang kerugian tanah mereka mencapai 2 juta hektare.
Kedua, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ternyata mendapat penolakan dari para Pelajar di Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua. “Saya secara pribadi berpendapat maksud pemerintah baik, namun caranya belum sesuai atau belum tepat. Apabila Pemerintah mau memperbaiki gizi anak harus memberi perhatian lewat keluarga.
Mengapa keluarga? Karena keluarga mengetahui kebutuhan makan dan gizi anak secara khusus seorang ibu, ia tahu baik apa yang menjadi kebutuhan anaknya bukan sama rata sama rasa tapi seorang anak sungguh diperhatikan dari seluruh kebutuhannya bukan soal makan saja.
Amatlah tepat pernyatan para pelajar dari Papua yang mengatakan “Kami membutuhkan Pendidikan yang baik bukan makanan bergizi gratis. Maka muncul pertanyaan siapa sebenarnya yang membutuhkan makanan Bergizi Gratis itu ?
“Saya melihat yang membutuhkan Makan Bergizi Gratis itu adalah mereka yang memanfaatkan proyek itu sebagai sebuah lapangan kerja. Saya setuju pemberian makanan bergizi atau apa pun sebutannya yang penting ada data yang baik bahwa anak-anak di daerah ini membutuhkan makanan bergizi dengan cara pengolahannya seperti ini bukan soal nasi, mie dan telur tapi cara pengolahan makanan menentukan makanan itu sehat atau tidak,” tegas RD. Izaak Bame.
Menurut RD. Izaak Bame, program ini seperti hujan lebat yang turun, belum ada kesiapan sehingga pelaksana di lapangan pada bingung, apa yang harus dibuat, akhirnya TNI turun tangan. Pada hal tugas utama TNI bukan masak untuk kasih makan anak Sekolah. Namun karena keadaan terpaksa maka tak ada rotan akar pun berguna-gunakan.
Lebih lanjut, tulis RD. Izaak Bame, kepada Presiden Prabowo bisakah tenangkan hati dan pikiran untuk membangun Bangsa Indonesia ini dengan program yang tepat sasaran yang akan memberi manfaat kepada rakyat bangsa ini?
Ketiga, Demo ‘Indonesia Gelap’ para Mahasiswa di Jakarta selama satu Minggu, menggambarkan para Mahasiswa sudah sadar bahwa kepemimpinan Presiden saat ini tidak membawa harapan bagi Rakyat Bangsa ini. Lewat demo para mahasiswa itu juga menyarankan kepada Pemerintah supaya memberi ruang untuk Komunikasi-Dialog lebih penting dari gunakan kuasa.
Pemimpin yang gunakan kuasa itu takut akan kejatuhan kekuasannya. “Jadi, saya hanya titip pesan kepada Presiden Prabowo kalau mau roda pemerintahan ini berjalan baik, mohon evaluasi kembali berapa program yang sudah berjalan namun tidak memberi manfaat langsung kepada Masyarakat-Rakyat Bangsa ini,” urainya kepada media ini.
Keempat, “Presiden Prabowo yang terhormat, khusus untuk Papua setiap program yang dibuat dari Jakarta belum ada satu pun yang membawa manfaat langsung kepada Orang Asli Papua (OAP) sejak 1963 sampai Jumat 21 Februari 2025. Jalan Trans itu bukan kebutuhan mendasar, Bandara bukan juga, pelabuhan laut bukan juga, Pemekaran Provinsi-Kabupaten Kota bulan juga. Lalu sebenarnya apa yang Orang Asli Papua mau? Jawabanynya, Orang Asli Papua mau dihargai, didengar, tidak rampas haknya, tidak mencaplop tanahnya. Dan Tidak memperkosa gadis-gadis oleh oknum-oknum TNI-Polri. Saya yakin dan jamin apabila ruang ini dijaga oleh Pemerintah Indonesia maka tidak ada gejolak di Papua ini,” tegasnya.
“Presiden Prabowo yang terhormat. Bila mau Pemerintahan berjalan baik ambil waktu untuk melihat kembali rencana kerja yang Presiden sudah rencanakan dengan membuat prioritas, yang melibatkan banyak pihak terutama di Papua ini. Saya sekedar sampaikan saja kepada Presiden bahwa Pemekaran enam (6) Propinsi di Papua itu bukan solusi tapi menambah masalah bagi Pemerintah Indonesia terlebih Orang Asli Papua. Kiranya tulisan ini memberi info kepada Masyarakat Papua supaya jangan terlena oleh keadaan saat ini. (*/IB)